MAGELANG – Di tengah tekanan ekonomi global, keterbatasan fiskal, dan dinamika geopolitik dunia, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah pada Semester I-2026 tetap terjaga.
Stabilitas tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
Apresiasi terhadap kinerja fiskal Jawa Tengah sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pengelolaan anggaran yang disiplin serta kolaborasi berbagai pihak dalam mengarahkan belanja daerah pada program-program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jadi dengan keterbatasan fiskal dan geopolitik dunia yang sekarang, maka kita harus bisa me-manage terkait dengan APBD kita. APBD kita ini hanya sekitar 15 persen untuk membangun suatu wilayah. Lainnya berasal dari investasi dan sumber lainnya,” ungkap Ahmad Luthfi saat ditemui di sela kegiatan Rupiah Borobudur Playon di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Minggu (5/7/2026).
Ditegaskan, APBD harus digunakan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memprioritaskan penggunaan APBD untuk pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan hingga infrastruktur yang mampu mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung infrastruktur sekunder dan tersier yang berkaitan dengan ketahanan pangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap bersaing di dunia kerja.
“APBD kita tetap terjaga. Dengan keterbatasan fiskal, program prioritas tetap berjalan sehingga pelaksanaannya efektif dan tidak terganggu,” ujar pria yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin.
Pengelolaan anggaran yang terarah tersebut, lanjut Ahmad Luthfi, turut menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,89 persen atau berada di atas rata-rata nasional.
Capaian itu didukung realisasi investasi sebesar Rp 110,02 triliun sepanjang 2025, sedangkan pada triwulan I-2026 investasi telah mencapai sekitar Rp 23 triliun.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada membaiknya sejumlah indikator kesejahteraan. Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen menjadi 9,38 persen, sementara penyerapan tenaga kerja pada triwulan I-2026 mencapai sekitar 92 ribu orang.
“Investasi di Jawa Tengah didominasi sektor padat karya sehingga sejalan dengan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu tujuan investasi nasional maupun internasional,” katanya.
Ahmad Luthfi menambahkan, capaian tersebut tidak lepas dari kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Sinergi dilakukan bersama Bank Indonesia, perbankan daerah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), kalangan pengusaha, hingga perguruan tinggi.
Ia juga menilai masyarakat dan media massa memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pembangunan melalui kritik yang konstruktif.
“Pejabat sekarang harus siap dikritik, apalagi kalau kritik itu membangun. Tapi jangan membuat hoaks, disinformasi, dan fitnah yang dapat memecah belah bangsa. Jawa Tengah jangan sampai tergoda adanya hoaks, fitnah, dan saling tidak suka,” tegasnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, kinerja APBD Jawa Tengah sepanjang Semester I-2026 tetap solid di tengah ketidakpastian global.
Pendapatan daerah telah terealisasi 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year on year), sedangkan realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari target.
Menurut Purbaya, kondisi tersebut menunjukkan APBN masih berperan optimal dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Ia juga mengapresiasi sinergi seluruh jajaran Kementerian Keuangan di daerah dalam menjaga kualitas pelaksanaan APBN serta mengawal program-program prioritas pemerintah.
Meski demikian, Purbaya menekankan pentingnya optimalisasi belanja APBD agar dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat semakin besar.
Ia memastikan pemerintah akan terus menjaga kesehatan fiskal serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.***
