Kasus OTT Bupati Pekalongan, Ahmad Luthfi Ingatkan Pejabat Tidak Menyalahgunakan Wewenang

- Reporter

Selasa, 3 Maret 2026 - 17:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mengagetkan banyak kalangan, khususnya masyarakat Jawa Tengah. Tak terkecuali Gubernur Ahmad Luthfi. Terlebih OTT yang dilakukan KPK tersebut tak berselang lama dari tertangkapnya mantan Bupati Pati, Sudewo.

Gubernur menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas di seluruh kabupaten/kota. Ahmad Luthfi menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK atas dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

“Kita menghormati penyidikan yang dilakukan KPK. Ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pejabat publik untuk menjalankan prinsip good governance,” ujar Ahmad Luthfi usai Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Baca Juga :  Hari Pers Nasional 2025: Bangun Wartawan Berakhlak untuk Negeri yang Lebih Baik

Ia menegaskan, sejak awal telah mengingatkan seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum. Tapi kembali kepada personelnya masing-masing,” tegasnya.

Sebelumnya, KPK mengamankan Fadia Arafiq bersama orang kepercayaan dan ajudannya dalam operasi tangkap tangan di Semarang.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, penindakan tersebut berkaitan dengan dugaan suap proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Pekalongan.

Baca Juga :  Dua Nyawa Melayang, Disdik Jateng Intensifkan Pendampingan Korban Kekerasan Pelajar di Sragen dan Brebes

“Para pihak yang diamankan saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum,” ujarnya.

Ketiganya telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan. Hingga berita ini diturunkan, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan peran masing-masing pihak dalam dugaan praktik rasuah tersebut.

Kasus ini kembali menjadi sorotan publik dan memperpanjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan lembaga antirasuah, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan internal dan transparansi pengadaan proyek.*

Berita Terkait

Dari Pesantren untuk Masyarakat, Taj Yasin Dorong Santri Ikut Pecahkan Masalah Sosial
TelkomGroup Siapkan Backbone 600 Gbps untuk Dukung MotoGP Mandalika 2026
OJK Cabut Izin Porto Ventura Kapital, Debitur dan Kreditur Harus Dilayani
TPA Jatibarang Terbakar, Delapan Damkar dan Alat Berat Dikerahkan
Irwan Hidayat: Produk Harus Lebih Baik, Manjur dan Aman
DPRD Semarang Soroti Persoalan Warhol Residence, Regulasi Rumah Susun Dievaluasi
Fakta Baru Terungkap, Korban Penipuan di Purwokerto Diminta Tutup Mulut Oleh Sang Ratu Investasi Bodong
Bank Mandiri Taspen Dukung Proses Hukum Terhadap Tersangka NHS

Berita Terkait

Senin, 19 Oktober 2026 - 17:48 WIB

Dari Pesantren untuk Masyarakat, Taj Yasin Dorong Santri Ikut Pecahkan Masalah Sosial

Senin, 12 Oktober 2026 - 14:02 WIB

TelkomGroup Siapkan Backbone 600 Gbps untuk Dukung MotoGP Mandalika 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 17:00 WIB

OJK Cabut Izin Porto Ventura Kapital, Debitur dan Kreditur Harus Dilayani

Kamis, 1 Oktober 2026 - 18:59 WIB

TPA Jatibarang Terbakar, Delapan Damkar dan Alat Berat Dikerahkan

Jumat, 25 September 2026 - 19:07 WIB

Irwan Hidayat: Produk Harus Lebih Baik, Manjur dan Aman

Berita Terbaru