SEMARANG – Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Tengah dinilai berjalan baik di tingkat nasional. Bahkan beberapa daerah sudah masuk kategori baik, salah satunya di Kabupaten Semarang yang sudah masuk peringkat lima nasional.
“Memang secara umum mal pelayanan publik kita berdasarkan data yang kita lakukan, paling bagus, termasuk di Kabupaten Semarang juga nomor 5 nasional. Ini menandakan Jawa Tengah terkait pelayanan publik sudah bagus sekali, tinggal kita pertahankan,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Anggota Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Semarang, Rabu, 17 September 2025.
Salah satu faktor yang mendukung agar seluruh mal pelayanan publik di Jawa Tengah berjalan baik adalah sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di garda depan pelayanan publik. Secanggih apa pun sarana pelayanan publik, baik melalui media sosial maupun aplikasi dan lainnya, apabila SDM-nya tidak baik maka akan percuma.
“Saya sudah mewanti-wanti kepada seluruh ASN, paling utama adalah manusianya. Jadi kita sebagai pimpinan serta seluruh ASN adalah bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Unsurnya adalah birokrasi yang melayani, bukan yang dilayani,” jelasnya.
Ahmad Luthfi menegaskan, meskipun pelayanan publik dan digitalisasi di Jawa Tengah sudah dalam jalur yang bagus, masih ada beberapa hal yang perlu didorong. Di antaranya adalah integrasi serta software dan hardware yang mendukung.
“Kebanyakan software di tempat kita lemot, mungkin perlu koordinasi lintas sektoral. Itu harus kita integrasikan dari Kominfo dan lainnya, sehingga ke depan tidak ada lagi publik komplain terkait dengan peralatan yang tidak mengena,” kata Ahmad Luthfi didampingi Bupati Semarang Ngesti Nugraha.
Terkait integrasi tersebut, Ahmad Luthfi juga mendorong agar segera dibuat pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Hal itu merujuk pada beberapa kasus yang ia temui, misalnya setiap ganti pimpinan maka aplikasi yang digunakan juga berganti. Padahal konsistensi adalah salah satu kunci agar praktik baik yang sudah dilakukan dapat terus ditingkatkan dan dikembangkan.
“Kami sarankan kepada Komisi II DPR RI untuk didorong kepada Menteri PAN-RB, agar nantinya punya pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Kalau gonta-ganti nanti masyarakat sendiri yang bingung. Kita harus mempunyai integrasi pelayanan publik secara nasional yang itu menjadi road map, sehingga siapapun yang menjabat, baik sekarang dan akan datang, bisa sinergis,” usulnya kepada Komisi II DPR RI.
Anggota Komisi II DPR RI, M Toha, mengatakan, praktik digitalisasi yang dilakukan di mal pelayanan publik yang dikunjungi di Kabupaten Semarang sudah sangat bagus. Mungkin ada beberapa poin yang perlu ditingkatkan seperti kenyamanan masyarakat saat berada di lokasi. Juga bagaimana integrasi dengan lebih banyak instansi terkait agar lebih lengkap.
“Kekurangan yang kami lihat di mal pelayanan publik tadi di luar kemampuan pemerintah daerah, sehingga butuh kolaborasi dengan pihak yang memang kompeten. Misal tadi lemot, itu karena software atau karena jaringannya,” katanya.
Ia senada dengan Gubernur Ahmad Luthfi, ke depan diperlukan sebuah pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional. Namun di samping itu juga perlu adanya peningkatan kapasitas bagi ASN atau petugas yang berada di garis depan pelayanan.
“Setiap ada kebijakan, petugas yang ada di pelayanan publik ini harus bisa menjelaskan sehingga tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat,” katanya.***
