Semarang – Sekolah Rakyat nol biaya alias gratis akan dibangun di Jawa Tengah. Saat ini Gubernur Ahmad Luthfi sedang mengidentifikasi lahan maupun gedung yang bisa digunakan untuk sekolah (SD-SMP-SMA) serta pendanaan dari APBN tersebut.
Lahan maupun gedung itu tidak harus aset milik Pemprov Jateng namun juga bisa dari pemerintah kabupaten/kota. Rencananya, pembangunan sekolah maupun revitalisasi gedung untuk Sekolah Rakyat bisa dilakukan tahun 2025 ini.
“Sasaran utama Sekolah Rakyat ini adalah calon siswa ya berasal dari keluarga miskin ekstrem atau dari keluarga rentan kemiskinan. Sekolah ini nanti gratis,” kata Ahmad Luthfi usai rapat koordinasi dan sosialisasi pembentukan sekolah rakyat di Gedung B Lantai V Pemprov Jateng, Rabu 12 Maret 2025.
Sosialisasi dilakukan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus lpul). Selain keduanya, rakor juga dihadiri bupati/wali kota se-Jateng.
Ahmad Luthfi menegaskan, Jateng mendukung program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Langkah itu untuk menggerus jumlah 160 ribu siswa putus sekolah di Jateng saat ini.
Menurutnya, adanya Sekolah Rakyat itu akan berperan besar memotong mata rantai kemiskinan di Jateng melalui sektor pendidikan. Sebagai catatan, angka kemiskinan di Jateng masih di angka 9,58 persen.
Menariknya, siswa yang akan sekolah di Sekolah Rakyat ini nanti adalah warga sekitar sekolah tersebut. Syarat pertamanya adalah termasuk dalam kategori miskin kemudian berprestasi.
Namun ia menggarisbawahi, untuk menyiapkan lahan guna membangun Sekolah Rayat juga tak mudah. Lantaran luasnya sudah ditentukan dari Kemensos yakni 5-10 hektare.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, sekolah rakyat akan sudah diaktifkan mulai tahun ajaran 2025/2026 atau tahun ini. Untuk tahap awal, akan dimulai dari aset-aset milik Kemensos sebagai lokasi sekolahnya.
Sekolah rakyat ini bentuknya adalah boarding school atau asrama sehingga pendidikan berlangsung 24 jam sehari. Kurikulum yang digunakan sebagaimana sekolah unggulan namun juga ditekankan pendidikan karakter.
Terkait lahan yang disediakan Pemprov maupun Pemkab, ia belum bisa mengatakan status kedepannya. Ketentuannya masih menunggu finalisasi.
“Seminggu yang akan datang diketahui berapa dari Jateng yang sudah siap. Bisa dalam bentuk gedung yang direvitalisasi atau tanah. kami tunggu usulan sampai 21 Maret (2025),” kata Gus Ipul.***
