BOYOLALI – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong tidak sekadar menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi desa dan penyerap hasil panen petani. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta promosi koperasi yang sudah beroperasi digencarkan agar masyarakat mengetahui manfaatnya sekaligus memanfaatkan keberadaan koperasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pesan itu disampaikan Ahmad Luthfi saat meninjau operasional KDMP di Desa Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, dan Desa Banyudono, Kabupaten Boyolali, Selasa, 20 Oktober 2026. Ia menekankan, koperasi yang telah beroperasi harus aktif menjangkau warga, menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta membuka akses pemasaran bagi produk lokal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“KDMP adalah aset desa, jadi harus dirawat. Masyarakat harus diworo-woro atau dikasih tahu kalau sudah operasional. Masyarakat harus tahu bahwa ini juga untuk kepentingan desa. Informasikan kalau di KDMP jual bahan pokok penting dengan harga murah,” kata Ahmad Luthfi.
Menurut dia, keberadaan KDMP harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Bukan hanya menyediakan barang kebutuhan pokok, koperasi juga diharapkan memperkuat rantai pasok pangan dengan menghubungkan petani sebagai produsen dengan pasar.
Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung swasembada pangan. Potensi pertanian dan produk unggulan setiap desa perlu dihimpun agar hasil produksi masyarakat memiliki jalur pemasaran yang jelas.
“Potensi desa harus digalang. KDMP merupakan off-taker produk-produk desa, termasuk di dalamnya hasil pangan dan UMKM,” ujarnya.
Sebagai off-taker, KDMP diharapkan dapat menyerap produk petani dan pelaku UMKM setempat. Dengan begitu, koperasi berpeluang memperluas pasar produk desa sekaligus memperpendek rantai distribusi yang selama ini dapat memengaruhi harga jual di tingkat produsen dan harga beli di tingkat konsumen.
Manfaat KDMP mulai dirasakan warga Desa Banyudono, Boyolali. Salah satunya Sri Mulyani, yang memilih berbelanja di koperasi tersebut karena harga sejumlah kebutuhan pokok dinilai lebih terjangkau dan lokasinya dekat dengan rumah.
Ia mencontohkan, minyak goreng yang di pasaran dijual sekitar Rp 22 ribu bisa dibeli di KDMP dengan harga Rp16 ribu. Selisih harga tersebut menjadi salah satu alasan dirinya kembali berbelanja di koperasi desa.
“Ini bukanya baru saja, belum lama. Sudah beberapa kali beli di sini. Ini beli minyak goreng dan terigu. Harapannya dengan adanya KDMP ini apa saja murah sehingga kebutuhan di rumah dapat terpenuhi,” kata Sri Mulyani.
Pengalaman warga tersebut menunjukkan bahwa harga dan kemudahan akses menjadi faktor penting dalam menarik masyarakat untuk berbelanja di koperasi. Karena itu, promosi perlu dibarengi ketersediaan barang dan harga yang kompetitif agar KDMP benar-benar menjadi pilihan warga.
Ahmad Luthfi menjelaskan, KDMP juga diharapkan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyediaan barang kebutuhan pokok penting, termasuk komoditas bersubsidi seperti beras, minyak goreng, dan gas.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, akan mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana secara bertahap dan berkelanjutan untuk mendukung operasional koperasi.
Meski jumlah koperasi yang terbentuk telah mencapai ribuan unit, pekerjaan untuk memastikan seluruh KDMP beroperasi masih menjadi tantangan.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah per 20 Oktober 2026, terdapat 8.523 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.427 unit atau 63 persen telah beroperasi, sedangkan 3.096 unit atau 37 persen masih dalam tahap persiapan.
Adapun jumlah gedung KDKMP yang telah terbangun mencapai 5.895 unit.
Dari sisi pengembangan usaha, sebanyak 4.432 koperasi memiliki satu gerai, 749 koperasi memiliki dua gerai, dan 175 koperasi memiliki tiga gerai. Sementara itu, 28 koperasi memiliki empat gerai, 39 koperasi memiliki lima gerai, tiga koperasi memiliki enam gerai, dan satu koperasi memiliki tujuh gerai.
Data tersebut menunjukkan masih adanya pekerjaan untuk memperluas operasional koperasi agar manfaatnya dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa koperasi yang sudah terbentuk tidak berhenti pada pembangunan gedung, tetapi benar-benar menjalankan kegiatan usaha.
Ahmad Luthfi mengakui, sejumlah KDMP belum beroperasi karena terkendala infrastruktur dan kelengkapan sarana pendukung. Kendala itu antara lain pasokan listrik yang belum memadai, kendaraan operasional yang belum tersedia, hingga barang dagangan yang belum datang.
“Memang kita harus berjenjang dan berkelanjutan. Kenapa kita lakukan pengecekan, agar kita dapat evaluasi kurangnya apa,” jelas Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin.
Untuk mempercepat operasional koperasi yang masih dalam tahap persiapan, Ahmad Luthfi mendorong pengurus dan manajer KDMP belajar langsung dari koperasi yang sudah berjalan.
Pembelajaran itu mencakup tata kelola, sistem kerja, pengelolaan gerai, hingga pola kerja sama dengan UMKM lokal melalui skema konsinyasi atau penjualan dengan sistem titip jual.
“Manajer-manajer dan pengurus yang KDMP-nya belum beroperasi bisa belajar ke sini yang sudah operasional. Jangan sampai yang belum beroperasi manajernya nganggur,” katanya.
Tantangan KDMP bukan hanya menambah jumlah koperasi yang beroperasi, melainkan memastikan keberadaannya berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pasar yang lebih terbuka bagi produk lokal, serta penyerapan hasil panen petani menjadi tolok ukur penting agar koperasi desa tidak sekadar berdiri, tetapi benar-benar menggerakkan ekonomi dari desa.*
