SEMARANG – Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
“Serapan anggaran perlu kita tingkatkan. Deviasi yang tinggi harus kita genjot sehingga harapannya nanti Desember 2025 semua terealisasi dengan baik. Termasuk akselerasi program-program nasional, provinsi, serta yang kita berikan ke kabupaten/kota. Hari ini kita lakukan evaluasi sehingga Desember nanti bisa maksimal,” kata Ahmad Luthfi usai rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III 2025 di Kantor Gubernur, Selasa, 21 Oktober 2025.
Ahmad Luthfi menegaskan, evaluasi dilakukan agar anggaran dapat terserap 100%. Ia tidak ingin ada kegiatan yang tersumbat atau tidak terserap maksimal, sehingga menjadi trouble spot untuk perencanaan kegiatan pada 2026.
Serapan anggaran yang perlu diakselerasi lebih banyak pada kegiatan fisik. Hal ini juga berkaitan dengan adanya Inpres sehingga ada beberapa perubahan dalam kegiatan. Oleh karena itu, seluruh OPD harus berkolaborasi untuk akselerasi serapan tersebut.
“Kita harus tanggapi bersama sehingga bekerja kolaboratif diperlukan, agar bisa tepat sasaran dan tidak ada kegiatan yang tersumbat. Ini untuk evaluasi dan menyiapkan perencanaan kegiatan tahun 2026. Saat ini serapan baru 65,57%,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam paparannya menjelaskan, evaluasi tersebut berdasarkan realisasi APBD per 30 September 2025. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 65,57%, dari target Rp 24,5 triliun sudah terealisasi sebesar Rp 16,133 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 68,8% atau Rp 10,746 triliun, transfer ke daerah 59,79% atau Rp 5,265 triliun, dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar 67,59% atau Rp 110,299 miliar.
Sementara realisasi belanja daerah per 30 September 2025 mencapai 58,9% atau Rp 14,815 triliun dari target Rp 25,151 triliun. Terdiri atas biaya operasi sebesar 62,72% atau Rp 10,067 triliun, biaya modal sebesar 23,32% atau Rp 465,984 miliar, BTT sebesar 13,11% atau Rp 3,277 miliar, dan biaya transfer 60,46% atau Rp 4,278 triliun.
“Realisasi ini tidak jauh dari dengan rata-rata nasional. Antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja kita sudah mendekati. Kalau di beberapa daerah realisasi pendapatan tinggi tapi realisasi belanjanya rendah. Makanya sisa uang kas kita sisa hampir sekitar Rp 600 miliar,” katanya.
Sumarno mengatakan, realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan banyak realokasi anggaran setelah ada Inpres Efisiensi dan penyesuaian visi misi Gubernur terpilih.
Dijelaskan, realisasi pendapatan yang menjadi catatan yang signifikan adalah realisasi pajak daerah utamanya bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini di luar kendali karena terkait dengan penjualan kendaraan baru. Situasi ini juga terjadi di hampir semua provinsi, sehingga realisasi pendapatan dari pajak baru 49,79%.
“Untuk mengejar ketidaktercapaian BBNKB, kita sudah mendorong untuk kolaborasi dengan Polda Jateng terkait operasi kepatuhan kendaraan bermotor,” jelasnya.
Dikatakan, terkait dukungan Jawa Tengah terhadap program prioritas pemerintah pusat, antara lain program makan bergizi gratis (MBG) sudah ada 1.308 unit SPPG aktif. Kemudian program 3 juta rumah dari anggaran APBD sudah terealisasi 10.137 unit (57,89%) dari target sebanyak 17.510 unit. Sedangkan dari anggaran non-APBD terealisasi 957 unit (46,23%) dari target sebanyak 2.070 unit.
Adapun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah terbentuk 8.523 unit, dengan rincian sebanyak 3.891 unit telah beroperasi di 35 kab/kota dan 4.632 masih tahap persiapan. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sudah terealisasi 100% di 881 Puskesmas. Terakhir program Sekolah Rakyat telah dibangun 3 Sekolah Dasar (11 Rombel), 3 SMP (27 Rombel) & 7 SMA (10 Rombel). Total siswa yang sudah tertampung sebanyak 1.160 orang.*
