SEMARANG – Berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan asosiasi perumahan, angka kebutuhan rumah (backlog) di Jawa Tengah berkurang sebanyak 274.514 unit selama 2025.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, pada awal 2025 backlog di Jawa Tengah tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Sepanjang tahun itu sudah tertangani sekitar 274.514 unit, sehingga masih menyisakan backlog sekitar 1.058.454 unit.
“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” kata Luthfi saat menghadiri pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Kota Semarang pada Rabu, 11 Februari 2026.
Ia mendorong agar backlog rumah segera dituntaskan, hal ini sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Untuk menggenjot upaya itu, Pemprov Jateng juga memiliki program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Selain itu juga merehabilitasi maupun membangun rumah untuk masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Luthfi berharap, asosiasi perumahan dan pengembang perumahan berperan untuk ikut serta menyediakan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” katanya.
Meski demikian, Luthfi menegaskan bahwa dalam pengembangan perumahan harus memperhatikan lahan yang tersedia. Tidak boleh mengubah lahan sawah dilindungi (LSD) untuk dijadikan permukiman. Setiap pengembangan perumahan harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan terkait tata ruang di masing-masing wilayah.
Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto mengatakan, dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sangat besar sekali dalam mewujudkan rumah layak huni. Setiap tiga bulan sekali, REI Jateng selalu melakukan evaluasi bersama Gubernur Ahmad Luthfi terkait percepatan program 3 juta rumah yang digagas Presiden RI.
“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak melanggar aturan,” katanya.
Ia menjelaskan, keberadaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman juga sangat membantu untuk memenuhi target pengembangan perumahan, apalagi setelah ada penambahan kuota untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).***
