Surabaya – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengatakan bahwa transisi energi dari LPG 3 Kilogram ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan karena masih kecilnya pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang telah terealisasi.
Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan, masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.
Anggota Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas menjelaskan, pembangunan jargas ini sebenarnya masuk ke PSN (Proyek Strategis Nasional). Namun, kenyataannya realisasinya masih jauh dari rencana. Sehingga upaya untuk melakukan transisi energi dari LPG 3 Kg menuju gas bumi masih belum ideal. Sementara kebutuhan gas rumah tangga sangat besar.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk bahan bakar memasak menyerap 87,66 persen dari total bauran energi. Tempat kedua merupakan kayu bakar dengan kontribusi 11,5 persen. Sedangkan, kontribusi energi listrik, minyak tanah dan arang tak sampai satu persen meskipun digabungkan.
Hal tersebut menjadi dilema karena kebutuhan LPG yang bisa dipasok dari suplai domestik hanya mencapai 18 persen. Sisanya harus didapat dari impor. Kondisi tersebut membuat realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp 76,2 triliun. ’’Realisasi tersebut memang 8% di bawah anggaran yakni Rp 82,8 triliun. Karena harga LPG global memang sedang turun,’’ ungkap Wahyudi Anas saat kegiatan Leadership Forum PGN- PWI Jawa Timur di Surabaya, Kamis (27/2/2025).
Seharusnya, pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut. Apalagi, pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami suprlus. Jaringan Jatim- Jateng masih surplus 134,28 mmscfd.
Memang, tantangannya adalah investasi pemasangan jaringan yang masih cukup tinggi. Namun, dia mengatakan bahwa banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengakali hal tersebut. ’’Di Sleman ada proyek percontohan yang digagas PGN, di mana satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG. Jadi, CNG di antar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,’’ jelasnya.
Yang jelas, untuk bisa menjalankan rencana tersebut perlu dukungan dari pemerintah daerah. Sebab, pemerintah daerah pada akhirnya menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas. Mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan.
Selain itu, masing-masing pemerintah daerah bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG. Dengan begitu, penyaluran gas bumi bisa lebih cepat. ’’Misalnya, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa dipasang fasilitas CNG,’’ paparnya.
General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan jargas di tanah air. Tahun ini, dia mengatakan bahwa target pemasangan jargas non APBN di tanah air mencapai 200 ribu sambungan. Untuk Jawa Timur sendiri, pihaknya menargetkan bisa 50 ribu – 60 ribu sambungan.
Untuk bisa menggenjot angka tersebut, pihaknya melakukan berbagai cara. Salah satunya, dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah. ’’Pada dasarnya memang perlu ada sinergi untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Beberapa kali juga ada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) yang bisa dieksplor,’’ jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman mengatakan sebenarnya Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN bagaimana Pemprov Jatim bisa memberikan support dalam persoalan ini. Apalagi saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sekarang tengah melakukan efisiensi, salah satunya dengan menekan subsidi LPG 3 Kg.
“Caranya bagaimana, PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang yang selama ini menggunakan LPG 3 kg bahkan yang 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gasnya PGN. Kalau itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Pelan-pelan gas melon akan dikurangi. Kalau gas melon berkurang konsumsinya otomatis subsidi juga akan berkurang,” terangnya.
Dan dalam hal percepatan ini, Pemerintahan Provinsi Jawa Timur telah melakukan koordinasi, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Jatim. “Kita punya PJU yang mengelola trading gas di Jatim. Harapan kami, ini bisa bekerjasama. Dan yang dipikirkan juga adalah tingkat ekonominya, apakah menguntungkan atau tidak jika pihak swasta masuk,” ujarnya.
Ia kemudian memberikan contoh, ada perumahan yang belum terakomodir pembangunan jargasnya, kemudian PJU sebagai pihak swasta kerjasama dengan PGN. Apakah harga jualnya menarik karena ketika tidak menarik, pihak swasta tidak akan mau bekerjasama.
“Bagaimana regulasinya sehingga nanti PJU bisa investasi dimana. Tadi kami sudah berbicara dengan BPH Migas, dengan pak Wahyudi, dengan PGN sendiri, ayo kita kolaborasi. Tujuannya ketika jargas PGN bsia berkembang, subsidi bisa kita tekan. Bukan menghilangkan LPG tetapi mengurangi beban pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan yang lebih murah,” pungkasnya.***
