SEMARANG – Sarasehan Mitra Ojek Online (Ojol) dan Angkutan Sewa Khusus (ASK) di GOR Jatidiri, Semarang, Jumat 12 September 2025, menjadi ajang para pengemudi menyampaikan langsung aspirasi kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Sejumlah perwakilan ojol dari berbagai daerah menyuarakan keluhan mereka, mulai dari pajak kendaraan, regulasi, kesejahteraan, hingga perlindungan bagi pengemudi perempuan.
“Motor saya semakin tua justru opsennya naik. Dulu Rp 151 ribu sekarang Rp 225 ribu, padahal motor tahun 2013. Ini saya wadhul kepada Bapak,” kata salah satu pengemudi.
Perwakilan dari Solo Raya ini meminta regulasi lebih tegas. “Segera terbitkan Pergub soal ojol, dan berikan sanksi tegas untuk yang melanggar aturan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Maxim Semarang menyoroti syarat yang memberatkan dalam kepemilikan ASK dan Kartu Identitas Sewa Khusus (KISP).
“Kami sudah bikin ASK dengan susah payah, tapi dari 130 anggota baru 3 yang lolos. Mohon ada kebijakan untuk memperpanjang usia kendaraan,” ungkapnya.
Isu perlindungan sosial juga mencuat. Seorang pengemudi menyinggung soal Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang tak pernah diterima pengemudi ojol. “Kalau UMK bisa dapat BSU, driver ojol tidak pernah dapat,” katanya.
Perwakilan dari Banyumas Raya menegaskan perlunya pengawasan terhadap aplikator. Menurutnya, Gubernur bisa mengeluarkan peraturan yang mengatur soal itu.
“Sudah banyak bukti pelanggaran. Kami mohon Pak Gubernur bisa bantu wujudkan keadilan dan kesejahteraan ojol,” katanya.
Aspirasi juga datang dari kelompok srikandi ojol. “Kami perempuan juga bekerja, sering narik malam hari. Kami butuh perlindungan agar lebih aman,” ucap seorang pengemudi perempuan. Ada pula yang menyoroti bantuan sosial.
“Saya janda sejak 2010, tapi tak pernah tersentuh bansos atau PKH. Mohon Bapak Gubernur bisa turun tangan,” katanya.
Selain itu, ada tuntutan soal tarif ojol, perlindungan jangka panjang, hingga permintaan agar BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemerintah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, forum sarasehan ini digelar untuk menyerap suara para driver.
“Forum ini dalam rangka kita mendengar aspirasi yang harus kita serap. Ke depan saya tidak ingin kumpul begini lagi hanya untuk membahas permasalahan yang sama,” ujarnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya tertib administrasi, khususnya SIM. “Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian lebih banyak daripada pembunuhan. Itu sering berawal dari pelanggaran, salah satunya SIM. Maka SIM yang mati harus didata dan didaftarkan lagi,” tegasnya.**
