SALATIGA – Penanganan kemiskinan di Jawa Tengah tak cukup mengandalkan bantuan sosial. Perguruan tinggi didorong turun langsung ke desa untuk mengidentifikasi persoalan warga, memperbaiki ketepatan sasaran program, hingga membantu keluarga miskin membangun kemandirian ekonomi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta perguruan tinggi tidak berhenti pada penelitian akademis, tetapi terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan masyarakat bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa.
“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis, 15 Oktober 2026.
Dorongan tersebut muncul di tengah tren penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di provinsi itu turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026.
Jumlah penduduk miskin berkurang 81.250 orang, dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta orang.
Meski menunjukkan perbaikan, penurunan angka tersebut menjadi alasan untuk memperkuat intervensi yang lebih terarah. Pemerintah perlu memastikan program tidak hanya menjangkau warga yang membutuhkan, tetapi juga mampu mengatasi penyebab kemiskinan agar masyarakat tidak kembali terjerat kondisi serupa.
Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen mendorong penanganan kemiskinan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis karena dapat menyumbangkan riset, data, keahlian, dan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hingga 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi. Sebanyak 49 perguruan tinggi terlibat pada 2025, kemudian bertambah 74 perguruan tinggi pada 2026.
Kolaborasi tersebut antara lain dijalankan melalui Program Kecamatan Berdaya dengan melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Dian Nuswantoro (Udinus), Unika Soegijapranata, Politeknik Negeri Semarang (Polines), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
Bentuk keterlibatannya mencakup kuliah kerja nyata (KKN), pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, penanganan stunting, hingga pengembangan teknologi desalinasi air.
Pendekatan ini membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk menerapkan keilmuannya secara langsung. Persoalan yang dihadapi warga dapat dipetakan berdasarkan kondisi lapangan, sementara program pemerintah berpeluang dirancang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Menurut Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin, pengentasan kemiskinan harus menyentuh persoalan mendasar yang saling berkaitan, mulai dari akses pendidikan dan kesehatan hingga kemampuan ekonomi keluarga.
“Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali,” tegasnya.
Pemberdayaan, bukan sekadar bantuan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah berupaya menggeser pendekatan penanggulangan kemiskinan dari bantuan sosial semata menuju pemberdayaan yang memungkinkan masyarakat mandiri secara ekonomi.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin seusai kegiatan.
Menurut dia, strategi pemberdayaan perlu ditopang akses pendidikan, permodalan, tanah, serta ekosistem ekonomi yang mendukung masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
Secara nasional, pemerintah memprioritaskan lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Dalam Rakornas tersebut, perguruan tinggi juga mendeklarasikan komitmen penyediaan beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat desa pada 2027. Komitmen itu melibatkan UKSW, Udinus, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), dan Universitas Nusa Cendana.
Berdasarkan laporan pelaksanaan Rakornas, para rektor merencanakan sekitar 2.000 beasiswa bagi kader pemberdayaan masyarakat atau putra-putri desa untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan berharap, kolaborasi tersebut dapat mengoptimalkan sumber daya perguruan tinggi untuk menjawab persoalan masyarakat secara terukur dan berbasis data.
“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Keterlibatan kampus diharapkan tidak berhenti pada riset, pendataan, atau program pendampingan sesaat. Tantangan berikutnya adalah memastikan pengetahuan dan sumber daya perguruan tinggi benar-benar membantu warga memperoleh akses pendidikan, meningkatkan produktivitas, serta membangun penghasilan yang lebih berkelanjutan.*
