TEGAL – Di tempat pengungsian yang penuh keterbatasan di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, hujan turun cukup deras ketika Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menemui warga terdampak bencana tanah gerak, Rabu, 4 Februari 2026.
Ahmad Luthfi mendengar langsung kegelisahan warga yang rumahnya rusak akibat pergerakan tanah. Gubernur urun langsung ke lokasi pengungsian Desa Padasari, memastikan warga korban bencana tanah bergerak tidak hanya selamat, tetapi juga memiliki masa depan yang lebih layak melalui program relokasi menyeluruh.
Gubernur menegaskan komitmen pemerintah dalam menjamin keselamatan, pemulihan, dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat terdampak.
Ahmad Luthfi memastikan warga tidak akan kembali menempati zona rawan bencana dan akan direlokasi ke tempat yang aman dengan seluruh kebutuhan dasar telah disiapkan pemerintah.
“Nanti dipindah ya, jangan di sini lagi. Pokoknya semua sudah disiapkan. Gratis. Yang gagal panen juga akan didata dan dibantu,” ujar Ahmad Luthfi saat berbincang dengan warga di pengungsian.
Pernyataan tersebut disambut antusias warga. Sejumlah warga menanyakan apakah relokasi hanya berlaku bagi rumah yang rusak berat atau untuk seluruh warga terdampak. Menanggapi hal itu, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa seluruh proses akan melalui pendataan menyeluruh agar bantuan tepat sasaran.
“Terima kasih Pak Gubernur, alhamdulillah kalau ada tempat sementara,” ucap Afifah, warga RT 2 Desa Padasari.
Rasa syukur serupa disampaikan Khunainah. Dengan tangan menggenggam bantuan alas tidur, ia mengaku kunjungan gubernur menjadi penguat bagi dirinya dan keluarga. Meski rumahnya masih berdiri, bagian dalam bangunan sudah rusak parah dan tak lagi layak huni.
“Terima kasih, Pak Gubernur,” katanya singkat.
Perhatian khusus juga diberikan kepada kelompok rentan. Ahmad Luthfi berdialog dengan Warningsih, warga yang tengah hamil delapan bulan. Rumah kayu miliknya kini dalam kondisi miring akibat pergerakan tanah, sehingga ia memilih mengungsi demi keselamatan.
Menanggapi kondisi tersebut, gubernur meminta tim kesehatan memberikan pengawasan intensif.
“Yang hamil harus dipastikan aman dan terpantau. Jangan sampai kelelahan, kalau perlu dirujuk segera,” tegasnya kepada petugas kesehatan di lokasi.
Selain itu, Ahmad Luthfi menyapa para lansia di pengungsian Majelis Az Zikir wa Rotibain. Dua lansia, Mbah Karsih (80) dan Mbah Rupi’ah (70), menjadi perhatian khusus karena kondisi kesehatan yang rentan.
“Saya titip yang sepuh-sepuh ini. Jangan sampai kekurangan makan atau obat. Kalau perlu dipindahkan segera,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat percepatan penanganan bencana tanah bergerak, Ahmad Luthfi menekankan bahwa relokasi tidak hanya soal memindahkan tempat tinggal, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
“Hadirnya negara adalah memberikan kepastian agar masyarakat di huntap bisa eksis dan mandiri. Inilah negara yang kita tunggu-tunggu,” katanya.
Bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi pada Senin, 2 Februari 2026, setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut. Pergerakan tanah terpantau sejak malam hari dan hingga kini masih berlangsung. Sebanyak sekitar 250 rumah terdampak, dengan lebih dari seribu jiwa mengungsi di sejumlah titik pengungsian.
Pemerintah daerah telah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari dan mengaktifkan Posko Komando untuk memastikan penanganan terkoordinasi. Layanan yang disiapkan meliputi dapur umum dengan kapasitas sekitar 1.050 porsi setiap kali makan, layanan kesehatan, serta distribusi logistik satu pintu.
Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan penanganan darurat senilai total Rp 338,04 juta, terdiri atas logistik makanan dan nonmakanan dari BPBD Provinsi Jawa Tengah senilai Rp 35,2 juta, bantuan Dinas Sosial senilai Rp 212,07 juta, beras dua ton dari Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp 27 juta, obat-obatan dari Dinas Kesehatan senilai Rp 11,77 juta, serta seragam dan perlengkapan sekolah dari Dinas Pendidikan senilai Rp 52 juta.
Selain itu, bantuan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 120 juta juga disiapkan untuk disalurkan kepada kepala desa setempat guna mendukung kebutuhan mendesak warga terdampak.*
