SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) untuk mendorong penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM. KUR merupakan dukungan dari pemerintah bagi UMKM melalui pinjaman berbunga rendah dan akses yang lebih mudah.
Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maemoen, dalam puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Jateng 2025 dengan tema Jawara (Jangkau Warga Optimalkan Akses Keuangan), Minggu, 2 November 2025, di Halaman Kantor Gubernur Jateng.
Dia mengatakan, tantangan terbesar dalam literasi keuangan bagi UMKM adalah daya tarik rentenir dan pinjaman online ilegal, yang memudahkan konsumen mendapatkan pinjaman. Padahal, di balik kemudahan tersebut terdapat risiko jeratan bunga yang memberatkan.
“Kami di pemerintah provinsi Jawa Tengah tidak akan bisa berjalan sendiri dalam melakukan inklusi keuangan. Melalui kolaborasi dan kerja sama dengan semua pihak, termasuk industri jasa keuangan dan OJK, untuk tata kelola dan inklusi keuangan yang lebih masif,” kata Sumarno.
Lebih lanjut, Sumarno memberikan apresiasi atas rencana Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, yang tahun depan akan fokus kepada inklusi keuangan untuk kampung nelayan.
“Pemprov Jawa Tengah berterima kasih atas dorongan OJK ke depan menggarap nelayan, literasi dan inklusi kepada nelayan, lebih luasnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan,” ujarnya.
Friderica mengatakan, inklusi keuangan di Jawa Tengah di masa yang akan datang akan difokuskan untuk kampung nelayan. Menurutnya, nelayan kesulitan mendapatkan income saat cuaca ekstrem.
“Inklusi keuangan untuk nelayan didorong agar tetap dapat memberikan nafkah pada keluarga saat tidak bisa melaut,” ujar Kiki, sapaan akrabnya.
OJK, lanjutnya, memiliki target untuk meningkatkan inklusi keuangan hingga 98 % sampai dengan tahun 2045. Pihaknya saat ini memiliki tantangan untuk mengorkestrasi agar target tersebut terpenuhi.
“Saat ini tingkat literasi mencapai 66,46 % dan inklusi 80%. Masih terdapat selisih yang signifikan. Melalui sinergi dan kolaborasi, dan juga melibatkan BPS, harapannya rentang tersebut akan semakin berkurang,” kata Kiki.
Kepala Kantor OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo melalui sambutannya, memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan dukungan selama pelaksanaan BIK 2025 di Jawa Tengah. Selama BIK 2025 di Jateng, kata dia, telah dilaksanakan 828 kegiatan dan melibatkan sekitar 164.000 peserta. Adapun capaian inklusi keuangan tercatat sebesar Rp 852,98 miliar.
“Melalui Jawara, antusiasme dari masyarakat serta keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan semangat komitmen bersama dalam mewujudkan Jawa Tengah yang maju perekonomiannya dan sejahtera masyarakatnya, ” katanya.*
