SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengkampanyekan konsumsi ikan sebagai sumber protein. Pada 2024, tingkat konsumsi ikan di Jateng mencapai 40,14 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut meningkat 7,84 persen dibanding tahun sebelumnya, 37,22 kilogram per kapita per tahun.
Ajakan untuk Gemar Makan Ikan (Gemarikan) terus digaungkan. Salah satunya melalui ajang Central Java Fish Market yang akan digelar pada 11 November 2025 di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak masyarakat mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber pangan utama.
“Mengonsumsi ikan bukan hanya menciptakan generasi sehat dan cerdas, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan Jawa Tengah,” ujarnya, Jumat, 7 November 2025.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jateng, Endi Faiz Effendi menjelaskan, Central Java Fish Market tahun ini memasuki gelaran keempat.
Bekerja sama dengan Bank Indonesia, beragam acara akan memeriahkan ajang tersebut, seperti bazar UMKM di bidang perikanan, kampanye gemar makan ikan, festival 1.000 mangkuk bakso ikan, hingga lomba memasak ikan antarpelajar SMA-SMK se-Jateng.
Menurutnya, kampanye itu penting karena masih ada stigma negatif terhadap konsumsi ikan, mulai dari anggapan ikan memicu kolesterol, bau amis, hingga sulit diakses.
“Justru ikan adalah alternatif sumber protein bagi masyarakat. Jika harga daging, ayam, atau telur sedang tinggi, ikan seharusnya bisa menjadi pilihan,” ungkapnya melalui sambungan telepon.
Produksi ikan di Jawa Tengah pun terbilang melimpah. Pada 2024, produksi ikan tangkap mencapai 410.745,59 ton, sementara produksi perikanan budidaya mencapai 554.810,13 ton.
Dari sisi ekonomi, nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp 6,19 triliun, berasal dari pelabuhan perikanan di Jawa Tengah, baik milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemprov Jateng, maupun pemerintah kabupaten/kota.
Untuk terus mendorong konsumsi ikan, DKP Jateng menempuh berbagai strategi. Selain promosi melalui Central Java Fish Market, ada pula fasilitasi sarana prasarana usaha ekonomi masyarakat pesisir, pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, pendampingan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP), hingga rekomendasi SNI dan sertifikat hasil uji.
Endi menuturkan, DKP juga mendorong diversifikasi produk perikanan, promosi lewat e-commerce, serta sosialisasi peraturan perundangan bagi pelaku usaha perikanan.
“Pak Gubernur juga menunjukkan keberpihakan terhadap nelayan dan produk ikan, antara lain dengan rehabilitasi breakwater, pengerukan di muara sungai dan di depan dermaga, serta perbaikan dermaga pelabuhan dengan total anggaran Rp60 miliar pada 2025,” tuturnya.
Selain itu, Pemprov Jateng akan membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang dikelola BUMD, untuk memudahkan nelayan mendapatkan bahan bakar bersubsidi.
“Di samping itu, juga diberikan asuransi kepada nelayan kecil. Tahun ini kuotanya sekitar 15 ribu. Jika meninggal, menerima klaim Rp 120 juta, cacat permanen maksimal Rp 60 juta, dan biaya pengobatan maksimal Rp 12 juta,” pungkas Endi.***
