SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta seluruh bupati/wali kota di wilayahnya, untuk ikut mengawasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, pengawasan perlu diperketat, untuk mencegah kasus siswa keracunan.
Dia meminta agar kasus dugaan keracunan akibat menu makan MBG yang terjadi di Kabupaten Sragen, yang ramai diberitakan di media beberapa waktu lalu, bisa menjadi pelajaran bagi kepala daerah lainnya.
Luthfi juga mendorong agar Badan Gizi Nasional (BGN) turut melibatkan satuan tugas (Satgas) MBG, yang sudah dibentuk oleh setiap kepala daerah di Jawa Tengah.
“Pengawasan perlu diperketat. Kemarin ada keracunan di Sragen, nyuwun saran agar Badan Gizi melibatkan Satgas daerah yang melakukan pengawasan,” kata dia, dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Tentang Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Meeah Putih, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (28/8/2025).
Gubernur meyakini, dugaan keracunan MBG di Sragen bukanlah keracunan, tetapi karena anak-anak belum terbiasa dengan menu yang disajikan, sehingga terkena diare atau mencret.
Lebih lanjut, dia juga meminta bupati dan wali kota ketika menemukan indikasi masalah pada program MBG, jangan langsung menyatakannya sebagai kasus keracunan.
“Minta tolong pada bupati/ wali kota jangan gampang-gampang (menyatakan) ini keracunan, sebelum ada dari dinas turun,” ungkap Ahmad Luthfi.
Untuk menyukseskan program prioritas Presiden RI Prabiwo Subianto ini, pihaknya mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) membangun kantor perwakilan di Jawa Tengah.
“Kami pingin perwakilan pusat itu ada di tempat kita, sehingga directed (diarahkan) daripada peluang mapping. Segala sesuatu segera ditanggapi, tidak terlalu rentan kembali, karena Jakarta terlalu jauh,” ungkap dia.
Luthfi membeberkan, progres saat ini, sudah ada sebanyak 872 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi dari total kebutuhan 3.214 SPPG di Jawa Tengah.
Pihaknya siap memfasilitasi percepatan pembentukan pemenuhan SPPG, dengan menyiapkan aset berupa gedung dan bangunan milik Pemprov Jateng.
“Kami siap memfasilitasi bahkan gedung, hotel kalau perlu distribusi kegiatan MBG kami siapkan di tingkat provinsi,” ungkap mantan Kapolda Jateng tersebut.
