SEMARANG – Sebanyak 12 pemerintah provinsi berkumpul di Jawa Tengah untuk menyusun strategi bersama menjaga pertumbuhan ekonomi dan ketahanan nasional di tengah tekanan geopolitik global, perlambatan ekonomi dunia, hingga tantangan fiskal daerah.
Pertemuan yang berlangsung dalam Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD MPU) di Kota Semarang itu, menegaskan posisi Pulau Jawa dan sejumlah daerah strategis lain sebagai penopang utama ekonomi Indonesia, mulai dari sektor pangan, industri, investasi, hingga pariwisata.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin, mengatakan, situasi global yang penuh ketidakpastian menuntut pemerintah daerah tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan membangun kolaborasi konkret antardaerah untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kita menyadari bahwa di situasi global saat ini, tekanan fiskal dan berbagai keterbatasan menuntut seluruh pejabat publik lebih kreatif,” kata Ahmad Luthfi saat menghadiri Gala Dinner Rapat Kerja Gubernur FKD MPU di Hotel Tentrem Semarang, Senin (11/5/2026) malam.
Sebanyak 12 provinsi yang terlibat terdiri atas DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta dua provinsi tambahan yakni Maluku Utara dan Kepulauan Riau.
Menurut Luthfi, setiap daerah memiliki keunggulan komparatif dan kearifan lokal yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi dalam memperkuat ekonomi nasional. Karena itu, forum tersebut diharapkan melahirkan terobosan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan kemiskinan, dan memperkuat daya tahan ekonomi daerah.
“Provinsi satu dengan provinsi lain tidak bisa dibandingkan. Kita punya keunggulan masing-masing yang bisa dikembangkan bersama-sama,” ujar Luthfi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, mengapresiasi keseluruh anggota MPU. Selama ini MPU memiliki posisi strategis dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penguatan kolaborasi dan sinergi antardaerah.
“Terima kasih kepada Jawa Tengah yang sudah memfasilitasi selaku penyelenggara. Mendagri secara khusus meminta dua Wamendagri datang ke Jawa Tengah untuk acara ini,” ungkap Wiyagus.
Ia menyebut, agenda utama rapat kerja kali ini mencakup evaluasi enam fokus rencana aksi MPU, penguatan pengawasan energi dan pangan lintas wilayah, hingga sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.
“Agenda ini strategis, relevan, dan visioner di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional saat ini,” katanya.
Pemerintah pusat juga menilai ketahanan ekonomi Indonesia masih cukup kuat di tengah tekanan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional year on year pada April 2026 tercatat terkendali di angka 2,42 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen.
Pulau Jawa masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi 57,24 persen, disusul Sumatera 22,09 persen dan Bali-Nusa Tenggara sebesar 2,80 persen.
“Ini menunjukkan ekonomi Indonesia tetap resilience di tengah tekanan global,” ujarnya.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan kekuatan fiskal sejumlah anggota FKD MPU. DKI Jakarta tercatat memiliki kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 80,71 persen, Banten 74,32 persen, Jawa Tengah 68,21 persen, Jawa Timur 63,21 persen, Jawa Barat 64,81 persen, Bali 64 persen, Lampung 57,40 persen, dan NTB 53,80 persen.
Selain menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi anggota MPU juga memiliki keunggulan sektor strategis yang berbeda-beda. Jawa Barat dan Banten unggul di sektor manufaktur dan investasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Lampung menjadi penopang pangan dan industri pengolahan, sementara Jakarta menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan nasional.
Adapun Bali, DI Yogyakarta, dan NTB bertumpu pada sektor pariwisata internasional dan ekonomi kreatif.
Menurut Wiyagus, apabila seluruh potensi tersebut diintegrasikan melalui kerja sama konkret lintas daerah, maka akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga ketahanan ekonomi sekaligus ketahanan nasional Indonesia.***
