JAKARTA – Provinsi Jawa Tengah menunjukkan dominasinya di sektor perumahan nasional. Hingga awal April 2026, penyaluran kredit perumahan di wilayah ini menembus Rp 2,3 triliun dan menjadi yang tertinggi di Indonesia, sekaligus mengukuhkan peran strategis daerah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis hunian rakyat.
Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) perumahan atau kredit program perumahan (KPP) periode 1 Januari hingga 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah di posisi puncak nasional.
Kontribusi terbesar berasal dari sejumlah daerah, di antaranya Kabupaten Brebes sebesar Rp 131,5 miliar, Kabupaten Banyumas Rp 117,4 miliar, dan Kabupaten Sragen Rp 115,6 miliar.
Capaian tersebut menuai apresiasi dari Menteri PKP, Maruarar Sirait. Ia menilai keberhasilan Jawa Tengah tidak lepas dari kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam mengakselerasi program perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Kita harus belajar dari Jawa Tengah dan gubernurnya. Kredit perumahan ini merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk menggerakkan ekonomi. Saya sangat senang Jawa Tengah berada di peringkat pertama,” ujar Maruarar saat bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Tak hanya unggul dalam kredit perumahan, Jawa Tengah juga mencatat performa impresif pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Pada 2025, realisasi FLPP di provinsi ini mencapai 24.470 unit, menempatkannya di posisi kedua secara nasional.
Pemerintah pusat bahkan mendorong peningkatan target pada 2026 menjadi 40 ribu unit. Dukungan tersebut diperkuat dengan kesiapan lahan yang dinilai paling progresif secara nasional, hasil koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam itu, turut dibahas percepatan berbagai program perumahan lainnya, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, pembangunan rumah susun, penataan kawasan permukiman kumuh, hingga pemberdayaan UMKM genteng.
Maruarar menyoroti potensi besar sentra genteng di Jawa Tengah, khususnya di Kebumen dan Jepara, yang akan dioptimalkan untuk mendukung program perumahan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Genteng dari Jawa Tengah akan kita manfaatkan agar UMKM ikut tumbuh,” katanya Maruarar.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 tercatat sebanyak 274.514 unit. Secara keseluruhan, sisa backlog kini sekitar 1.058.454 unit atau turun sekitar 20 persen.
Penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor, mulai dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, Baznas, CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
Untuk 2026, Pemprov Jawa Tengah juga mengusulkan sejumlah program prioritas, termasuk BSPS, penanganan kawasan kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang, serta pembangunan rumah susun.
“Hari ini kami usulkan BSPS 2026. Penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rumah susun juga menjadi prioritas,” ujar Ahmad Luthfi.*
