SEMARANG – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak eskalasi konflik di Timur Tengah dengan memperketat pemantauan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia yang berada di kawasan tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan kondisi PMI, khususnya asal Jawa Tengah, terus dipantau secara intensif dan negara siap mengambil langkah cepat jika situasi memburuk.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, mengatakan, koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara Timur Tengah telah dilakukan sejak awal meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
“Komunikasi dengan perwakilan RI di sana sudah kami lakukan sejak hari pertama kondisi memanas. Kami terus memantau perkembangan dan pergerakannya,” kata Dzulfikar usai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 5 Maret 2026.
Menurutnya, pemerintah juga telah menyebarkan nomor hotline kepada para pekerja migran Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di Timur Tengah agar dapat menghubungi otoritas Indonesia kapan saja jika membutuhkan bantuan.
“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang terjadi di Timur Tengah,” ujarnya.
Terkait kemungkinan adanya warga Indonesia, termasuk dari Jawa Tengah, yang berada di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar menyebut proses pendataan masih terus dilakukan. Hal itu karena selain PMI, terdapat pula jemaah umrah yang sedang berada di kawasan tersebut.
“Selain pekerja migran, ada juga jemaah umrah. Sejauh ini, dari komposisi yang kami pantau, situasi masih aman dan terkendali,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pekerja migran asal daerahnya.
Menurut dia, pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya di luar negeri. Jika kondisi mendesak, Pemprov Jateng siap berkoordinasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pemulangan.
“Kalau memang situasi mengharuskan, tentu akan kami koordinasikan untuk pemulangan warga kita,” ujar Ahmad Luthfi.
Ia menambahkan, upaya perlindungan terhadap pekerja migran asal Jawa Tengah tidak hanya dilakukan saat terjadi konflik, tetapi juga ketika muncul persoalan di negara penempatan, termasuk kasus keberangkatan nonprosedural.
Belum lama ini, Pemprov Jateng bersama pemerintah pusat turut memfasilitasi pemulangan belasan pekerja migran dari total sekitar 50 PMI yang mengalami permasalahan di negara tempat bekerja. “Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan,” tegas Ahmad Luthfi.*
