SEMARANG – Pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) berencana meningkatkan keandalan pelayanan kelistrikan dan pemanfaatan energi terbarukan guna mendukung kebutuhan investor. Rencana tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melalui permohonan rekomendasi penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (WUPTL) di kawasan KITB.
Direktur Utama KITB, Anak Agung Putu Ngurah Wirawan, mengatakan, permohonan rekomendasi tersebut diperlukan agar pengelola kawasan dapat menyediakan layanan ketenagalistrikan yang berdampingan dengan PLN.
“Kami melaporkan progres pembangunan dan kemajuan KITB, sekaligus menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Gubernur terkait izin usaha kelistrikan berdampingan dengan PLN di kawasan KITB,” ujar Wirawan usai bertemu Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur, Kota Semarang, Rabu 17 Desember 2025.
Dijelaskan, rekomendasi penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan merupakan layanan nonperizinan yang menjadi kewenangan Gubernur. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025, kewenangan tersebut telah didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Namun demikian, kata Wirawan, layanan rekomendasi tersebut saat ini belum tersedia dalam sistem OSS-RBA maupun Sistem Informasi Aplikasi (SIAP) Jateng, sehingga perlu dilakukan pengembangan layanan nonperizinan pada SIAP Jateng.
“Prinsipnya Gubernur sesuai aturan saja. Kalau memang sudah memenuhi syarat dan pihak PLN sepakat, maka dipersilakan. Tidak ada masalah,” jelasnya.
Dijelaskan, selain penguatan layanan listrik, KITB juga merencanakan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) untuk memenuhi kebutuhan investor, seperti energi panas bumi dan panel surya.
“Banyak pelanggan kami membutuhkan energi hijau. Jika Jawa Tengah memiliki sumber listrik hijau dari panas bumi dan panel surya, itu bisa ditawarkan kepada kami untuk disalurkan ke industri hijau di KITB,” katanya.
Terkait perkembangan investasi, Wirawan mengungkapkan, nilai investasi di KITB hingga saat ini telah mencapai hampir Rp 22 triliun selama tiga tahun beroperasi. Pengelola menargetkan investasi mencapai sekitar Rp 70 triliun hingga 2030.
“Selama tiga tahun beroperasi, sampai hari ini sudah hampir Rp 22 triliun. Target kami sampai 2030 sekitar Rp 70 triliun. Karena itu kami lengkapi kawasan dengan keandalan listrik dan energi terbarukan,” ujarnya.
Langkah KITB tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam mendorong pengembangan energi baru terbarukan guna mendukung investasi dan industri hijau di Jawa Tengah. Termasuk disampaikan Gubernur saat pertemuan dengan duta besar dan perwakilan 12 negara Uni Eropa serta sejumlah investor.
“Prinsipnya kami dukung. Ini harus diwujudkan karena dalam setiap pembahasan investasi, yang selalu ditanyakan adalah ketersediaan energi hijau,” kata Ahmad Luthfi.*
