SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin) menyampaikan pentingnya sinkronisasi dalam pembangunan baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Seluruh rencana pembangunan harus selaras antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Hal itu dikatakan Gus Yasin mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan IV Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Acara berlangsung di Aula Muria, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jawa Tengah pada Senin (10/03/25).
“Ini yang harus kita kolaborasikan, dan berjalannya lima tahun ke depan ini semua pemimpin di Indonesia ini, semua kan dilakukan pelatihan, baik itu di kedinasan, itu ada latihan kepemimpinan, kalau di lembaga kepala daerah maupun di lembaga pemerintahan itu ada retret,” Kata Gus Yasin.
Dalam sambutannya, Gus Yasin juga menekankan pentingnya pelatihan ini bagi para peserta yang mayoritas merupakan kepala dinas.
Meskipun jumlah peserta mengalami penurunan karena berbagai hal, Gus Yasin tetap berharap mereka mengikuti pelatihan dengan semangat.
“Mereka sebenarnya sudah menjadi pemimpin, hanya tinggal bagaimana mengaplikasikan kepemimpinan mereka. Di sini, mereka akan belajar berkolaborasi dan bertukar pikiran dalam menghadapi permasalahan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” ujar Gus Yasin.
Ia juga menambahkan bahwa pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat peserta dalam mendukung pemerintahan dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa lebih baik dan lebih semangat dalam melayani masyarakat,” tegasnya.
Senada hal tersebut, Deputi Bidang Penyelenggaraan Kompetensi LAN RI, Dr. Basseng, M.Ed., menekankan, birokrasi memiliki tugas utama untuk tunduk dan patuh pada pemimpin yang terpilih.
“Di tingkat nasional, birokrasi harus tunduk kepada Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh kabinet. Sementara di tingkat provinsi, mereka harus patuh kepada Gubernur dan Wakil Gubernur,” katanya.
Ia juga menegaskan prinsip birokrasi dalam pemerintahan itu “When politics ends, administration begins.”
“Ketika proses politik selesai, yang harus berjalan adalah administrasi, birokrasi, serta implementasi kebijakan publik,” jelasnya.
Acara juga dihadiri Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Dr. Sadimin, SPd, M.Eng., serta Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan BPSDM Kemendagri, Dr. Drs. H. Budi Santosa, M.Si.(*)
