SEMARANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi atau minat baca masyarakat di tingkat akar rumput.
Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bunda Literasi, dan Bunda Posyandu. Selain itu mendorong transformasi peran perpustakaan daerah agar sesuai dengan kebutuhan generasi muda.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI di Kantor Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis, 20 Agustus 2026. Kunjungan itu membahas mengenai pemenuhan tenaga perpustakaan.
Taj Yasin mengakui, pihaknya masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengelola perpustakaan hingga ke tingkat daerah.
Selain itu, lanjut dia, ada pergeseran paradigma masyarakat terhadap perpustakaan. Banyak generasi muda menganggap seluruh akses literasi telah tersedia secara digital, sehingga kunjungan fisik ke gedung perpustakaan cenderung menurun.
Menurutnya, perpustakaan saat ini dituntut tidak hanya menjadi tempat menyimpan buku, melainkan harus beradaptasi, berinovasi, dan memberikan nilai tambah.
“Perpustakaan dituntut menjadi wadah literasi yang mampu memahami kebutuhan anak-anak zaman sekarang,” kata dia.
Sebagai bentuk adaptasi, Pemprov Jateng telah membenahi fasilitas perpustakaan daerah, termasuk menyediakan area kafe di lantai atas untuk menciptakan suasana yang lebih menarik bagi anak muda.
Taj Yasin menambahkan, dukungan fasilitas juga perlu dilakukan di perpustakaan-perpustakaan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Wijayati, mengatakan persoalan pustakawan dan anggaran menjadi dua hal penting yang perlu segera mendapat perhatian.
Menurutnya, kebutuhan pustakawan tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga, tetapi juga menyangkut kepastian pengembangan karier dan kesejahteraan.
Ia mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi juga menjadi persoalan secara nasional. Padahal, peningkatan literasi masyarakat berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Esti menilai, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan untuk memperkuat perpustakaan perlu didorong secara bersama-sama, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.***
