SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tancap gas memperkuat fondasi fiskal jelang pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026. Merespons tekanan ekonomi dan tantangan pendapatan daerah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan efisiensi belanja, penajaman program prioritas, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesinambungan fiskal tetap terjaga.
Langkah itu disampaikan Gubernur Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Operasional Kegiatan (POK) APBD TA 2025 dan percepatan pelaksanaan APBD TA 2026 di Semarang, Selasa, 10 Februari 2026. Dalam forum tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan, Jawa Tengah saat ini menjadi provinsi dengan realisasi belanja daerah terbaik secara nasional.
Berdasarkan data nasional di 38 provinsi, realisasi belanja Pemprov Jawa Tengah tercatat menempati peringkat pertama, sekaligus tertinggi di Pulau Jawa. Hingga 31 Desember 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 23,76 triliun, sementara realisasi belanja tercatat Rp 23,87 triliun.
Meski terdapat selisih belanja sebesar Rp 109,24 miliar, kondisi kas daerah tetap terjaga positif. Hal itu ditopang realisasi pembiayaan neto sebesar Rp 576,95 miliar, sehingga menyisakan saldo kas daerah Rp 467,70 miliar.
Dengan fondasi fiskal tersebut, Gubernur menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib melakukan penyusunan program berbasis skala prioritas pada 2026.
“Hal ini agar efisiensi belanja dan pengelolaan dana transfer daerah tetap terjaga. Anggaran harus tepat sasaran, tidak boleh ada pemborosan, dan tidak boleh memicu defisit,” tegas Ahmad Luthfi.
Selain penguatan internal, Gubernur juga menyoroti persoalan piutang pajak, khususnya dari sektor opsen pajak, yang harus segera dituntaskan. Ia menilai, optimalisasi pendapatan menjadi kunci menjaga ruang fiskal daerah di tengah dinamika ekonomi nasional.
Tak kalah penting, Ahmad Luthfi menegaskan peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak PAD. Ia meminta seluruh BUMD berorientasi pada kinerja dan hasil nyata, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
“BUMD harus memberi kontribusi nyata bagi Pemprov dan masyarakat. Bukan untuk kepentingan Gubernur atau Sekda secara pribadi. Ke depan, semua BUMD wajib punya target yang kompetitif dan terukur. Hasilnya harus untuk kemakmuran masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan, akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan APBD. Pada TA 2025, realisasi pendapatan daerah tercapai Rp 23,76 triliun atau 96,38 persen dari target.
Namun demikian, Sumarno mengakui adanya tekanan berat pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Realisasi BBNKB hanya mencapai 68,86 persen, dipengaruhi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.
“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi hampir di seluruh provinsi karena erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi nasional,” jelas Sumarno.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada 2026, Pemprov Jawa Tengah merancang penyesuaian anggaran sebesar Rp 814 miliar melalui dua strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan fokus peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan penyisiran ulang program kerja seluruh OPD tanpa mengorbankan capaian target kinerja utama.*
