SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu lokus pembelajaran bagi peserta didik Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Angkatan 36. Para peserta didik mendalami praktik baik (best practice) sinergi lintas sektor dalam penanganan isu-isu strategis, khususnya terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal itu disampaikan Ketua Supervisor Sespimti Polri Angkatan 36, Irjen Pol Toni Ariadi Efendi, saat berkunjung ke Pemprov Jateng dalam rangka Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN). Rombongan diterima Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wagub Taj Yasin, di Lantai 2 Gedung A Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa, 6 Oktober 2026.
Toni mengatakan, kegiatan PKDN merupakan bagian dari kurikulum pendidikan Sespimti Polri untuk membekali calon pemimpin tingkat tinggi dengan pengalaman empiris di lapangan. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dinamika sosial, ekonomi, operasional, dan keamanan secara komprehensif.
“Jawa Tengah dipilih sebagai salah satu lokus utama karena memiliki dinamika sosial yang kompleks, sekaligus menunjukkan praktik sinergi dan manajemen pemerintahan yang menjadi bahan pembelajaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rombongan PKDN Sespimti Polri Angkatan 36 terdiri atas delapan peserta didik. Yakni tujuh personel Polri berpangkat Komisaris Besar (Kombes) dan satu personel TNI Angkatan Laut.
Menurutnya, salah satu hal yang menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut adalah sinergi lintas sektor dalam penanganan SPPG di Jawa Tengah. Ia menyebut, pengalaman Jawa Tengah dalam pengelolaan SPPG yang mendapat apresiasi dari Presiden RI dapat menjadi referensi bagi daerah lain.
Toni menegaskan, penanganan persoalan strategis tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan sektoral. Diperlukan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, TNI, Polri, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha atau pendekatan pentahelix.
“Pendekatan yang humanis, preventif, dan kolaboratif ini ingin kami jadikan laboratorium pembelajaran bagi para peserta didik Sespimti,” katanya.
Ia juga meminta para peserta didik menggali informasi, data, serta pengalaman langsung dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, hingga tokoh masyarakat.
Melalui proses tersebut, peserta diharapkan dapat mengkaji pola komunikasi lintas sektor, penyelesaian kendala di lapangan, serta upaya menyelaraskan kepastian hukum dengan kearifan lokal.
Hasil kajian PKDN diharapkan dapat dirumuskan menjadi karya akademis maupun rekomendasi strategis yang aplikatif. Sehingga praktik baik yang ditemukan di Jawa Tengah dapat menjadi referensi bagi provinsi lain di Indonesia.
Toni juga menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jawa Tengah atas penerimaan dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga berharap para peserta didik memperoleh bimbingan dan arahan dari para pemangku kepentingan selama menjalani proses pembelajaran.
Menurutnya, pengalaman lapangan tersebut penting untuk membentuk calon pemimpin Polri yang memiliki wawasan strategis, bijaksana, serta mampu membangun sinergi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pertemuan tersebut para peserta didik Sespimti berdialog langsung dengan Sekda Jateng seputar pelaksanaan program MBG di Jawa Tengah, dan pengelolaan SPPG di wilayah Jawa Tengah.
Sumarno menjelaskan, di Jawa Tengah sudah berdiri 4.204 SPPG, dengan penerima manfaat lebih dari sebanyak 9 juta orang, yang terdiri dari 7,7 juta anak didik, dan 1,3 katagori 3 B, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.*
