Semarang – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Pudyatmoko, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengevaluasi kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang selama ini diterapkan setiap hari Jumat. Evaluasi ini perlu dilakukan seiring perubahan kondisi yang menjadi salah satu dasar pemberlakuan kebijakan tersebut.
Heri mengatakan setiap kebijakan pemerintah harus bersifat adaptif dan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Karena itu, ketika kondisi berubah, pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian agar kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif.
“Kebijakan WFH perlu dievaluasi secara objektif. Jika kondisi yang menjadi pertimbangan awal sudah berubah, tentu pemerintah dapat mengkaji apakah kebijakan tersebut masih perlu dilanjutkan atau disesuaikan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax turun dari Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liter mulai 1 Agustus 2026. Penurunan harga tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang patut dipertimbangkan dalam mengevaluasi kebijakan WFH.
WFH bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai diberlakukan sejak April 2026 sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pengaturan pola kerja ASN. Di Jawa Tengah, kebijakan tersebut diterapkan setiap hari Jumat.
Meski demikian, Heri menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh hanya didasarkan pada perubahan harga BBM. Pemerintah juga perlu melihat dampaknya terhadap efektivitas kinerja ASN, kualitas pelayanan publik, efisiensi anggaran, serta produktivitas organisasi.
“Yang paling utama adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Apa pun bentuk pola kerja yang dipilih, jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan publik,” katanya.
Menurut Heri, apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa WFH masih memberikan manfaat yang lebih besar, kebijakan tersebut dapat dipertahankan. Sebaliknya, jika kondisi sudah memungkinkan untuk kembali bekerja penuh dari kantor, pemerintah dapat mempertimbangkan penyesuaian.
Ia juga mendorong agar proses evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah sehingga keputusan yang diambil benar-benar didasarkan pada data dan kebutuhan riil di lapangan.
“Prinsipnya, kebijakan pemerintah harus adaptif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Karena itu, evaluasi terhadap WFH penting dilakukan agar kebijakan yang diterapkan tetap tepat sasaran dan mampu mendukung pelayanan publik yang semakin baik,” pungkas Heri.
