TEMANGGUNG – Jarak sekolah yang terlalu jauh dan kemiskinan ekstrem masih menjadi penyebab anak-anak di sejumlah wilayah lereng Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi kesulitan melanjutkan pendidikan.
Kondisi itu mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pemetaan menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi anak putus sekolah akibat terbatasnya akses pendidikan di daerah terpencil.
Langkah itu diambil setelah sejumlah bupati menyampaikan masih minimnya layanan pendidikan di wilayah pegunungan dan daerah blank spot saat Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, Rabu (3/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin, menegaskan, data rinci mengenai anak putus sekolah akibat faktor jarak maupun kemiskinan ekstrem harus segera dihimpun sebagai dasar intervensi pemerintah.
“Tolong Dinas Pendidikan adakan survei di Bruno, lereng Merbabu dan Sumbing. Anak yang putus sekolah karena jaraknya jauh itu berapa, laporkan saya. Terus yang tidak bisa sekolah karena miskin ekstrem itu berapa,” kata Ahmad Luthfi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu indikator utama kesejahteraan masyarakat. Masih adanya di sejumlah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi, di mana anak-anak memilih bekerja setelah lulus sekolah menengah pertama (SMP) dibanding melanjutkan pendidikan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Jawa Tengah telah menjalankan program bantuan pendidikan bagi anak putus sekolah dan keluarga miskin ekstrem. Pada 2025, sebanyak 5.000 anak telah difasilitasi untuk kembali bersekolah melalui bantuan biaya pendidikan, seragam, buku, dan kebutuhan penunjang lainnya.
“Bagi yang putus sekolah kita biayai untuk sekolah, baik pakaian, buku, seragam, dan sebagainya. Tahun 2025 provinsi menyekolahkan 5.000 anak putus sekolah atau anak dari keluarga miskin ekstrem,” ujarnya.
Selain memetakan angka putus sekolah, juga akan mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan menengah di wilayah sasaran. Jika ditemukan kebutuhan mendesak dan tersedia lahan, pembangunan SMA atau SMK negeri akan segera diusulkan dalam penganggaran pemerintah provinsi.
“Contoh di Temanggung ada tujuh daerah blank spot, itu coba direduksi. Kalau ada tanah langsung bangun,” tegasnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah tengah fokus menuntaskan sekitar 23 wilayah yang belum memiliki akses SMA sederajat. Salah satu upaya yang telah direalisasikan adalah pendirian SMAN Kemalang yang diresmikan pada Mei 2026.
Dalam forum tersebut, Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, meminta penambahan SMA negeri di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran yang hingga kini belum memiliki SMA/SMK negeri. Menurutnya, keberadaan sekolah menengah sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya.
“Masalah sekolah saya tidak mau tawar-menawar. Kami akan tetap minta tambah SMA karena IPM di Magelang rendah,” kata Grengseng.
Bupati Temanggung Agus Setyawan juga mengungkapkan masih terdapat tujuh wilayah blank spot pendidikan di daerahnya. Ia berharap Pemprov Jawa Tengah mempercepat pembangunan SMA sekaligus mendukung penyediaan lahan untuk program Sekolah Rakyat.
Sementara itu, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meminta dukungan pembangunan SMK Negeri di Kecamatan Bruno. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar dan masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem.
“Sudah siap lahan desa 4 hektare dan kami minta dukungan Gubernur agar segera terealisasi,” ujar Yuli.
Pemetaan yang diperintahkan Ahmad Luthfi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di kawasan pegunungan dan wilayah yang selama ini belum terjangkau layanan sekolah menengah.***
