BANJARNEGARA – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turun tangan mengawal penanganan sedimentasi Waduk Panglima Besar Soedirman atau Waduk Mrica di Banjarnegara yang kini disebut sudah mencapai 93 persen. Kondisi itu dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi mengganggu produksi energi, pengendalian air, hingga memperbesar risiko bencana di wilayah hilir.
Komitmen itu disampaikan dalam Rembug Pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Banyumas Raya di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Senin (18/5/2026). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mendorong penanganan Waduk Mrica ke pemerintah pusat agar segera mendapat langkah konkret.
Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengungkapkan, sedimentasi di Waduk Mrica telah berdampak pada menurunnya produksi energi listrik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak bagi Banjarnegara, tetapi juga wilayah lain di Jawa Tengah.
“Kondisi sedimentasi di Waduk Mrica itu sudah sampai 93 persen, sehingga hasil energinya juga sudah berkurang, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” ujar Amalia.
Pemkab Banjarnegara, lanjut dia, telah menginisiasi usulan agar penanganan Waduk Mrica masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai penting untuk memperkuat komunikasi dan percepatan penanganan di tingkat pusat.
“Kami sudah menginisiasi untuk melakukan usulan PSN. Tentunya dukungan dan kehadiran dari pemerintah provinsi ini sangat membantu menguatkan kami, terutama penanganan Waduk Mrica,” katanya.
Selain persoalan waduk, Banjarnegara juga menghadapi tantangan geografis karena sebagian besar wilayahnya rawan bencana. Amalia menyebut sekitar 70 persen wilayah Banjarnegara masuk kategori rawan bencana sehingga membutuhkan perhatian serius dalam penataan wilayah dari hulu hingga hilir.
“Secara geografis, Kabupaten Banjarnegara itu 70 persen rawan bencana. Hadirnya provinsi di tengah-tengah kami sangat kami butuhkan, terutama untuk menjadi mediator kepada pemerintah pusat,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin, memastikan Pemprov Jateng akan mengawal langsung persoalan sedimentasi Waduk Mrica melalui koordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
“Waduk Mrica ini nanti akan kita dorong ke pusat. Karena kalau tidak salah itu ada proyek PLN. Kita akan bersurat, kita kawal, sehingga sedimentasi bisa kita atasi bersama-sama,” kata Luthfi.
Menurut Luthfi, persoalan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat harus ditangani secara kolaboratif. Pemprov Jateng akan mengambil peran sebagai penghubung agar kebutuhan daerah bisa segera ditindaklanjuti.
Ia menegaskan, berbagai persoalan pembangunan di wilayah Banyumas Raya, termasuk Banjarnegara, harus diselesaikan secara simultan melalui sinergi pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, serta seluruh pemangku kepentingan.***
