SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin Ahmad Luthfi dan wakilnya Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), bersama Bank Indonesia berkomitmen mendorong pengelolaan keuangan daerah berbasis digital, guna memastikan transparansi serta meningkatkan efektivitas pendapatan dan belanja daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ballroom Gumaya Hotel, Rabu (11/2/2026).
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, Nita Rachmenia mengatakan, rapat tersebut bertujuan mengevaluasi capaian TP2DD di 35 kabupaten/ kota. Hasil evaluasi akan dibahas dalam high level meeting, yang dihadiri gubernur, bupati, dan wali kota.
Menurutnya, penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten/ kota di Jateng, telah terwujud. Namun, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan kanal pembayaran digital, masih perlu ditingkatkan.
“Secara infrastruktur, seluruh kanal digital sudah tersedia. Yang perlu terus didorong adalah partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembayaran pajak maupun retribusi,” ujarnya.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Jateng, Chairunisa menambahkan, digitalisasi pembayaran telah diterapkan, termasuk melalui aplikasi New Sakpole, layanan Samsat Budiman, serta inovasi terbaru Samsat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Untuk optimalisasi ke depan, pihaknya berencana melakukan rebranding New Sakpole, dan mengintegrasikannya dengan SuperApp Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN).
Selain digitalisasi pembayaran, Pemprov Jateng juga menyediakan layanan pengadaan barang dan jasa, seperti Blangkon Jateng, Tisera, Gratis Ongkir, dan Toko Ladang, yang terintegrasi dengan LKPP.
Atas berbagai upaya tersebut, pada 2025 Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai TP2DD terbaik peringkat kedua nasional.***
