BREBES – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin, berhasil meminta kenaikan kuota rumah subsidi di Jawa Tengah menjadi 50 ribu unit setelah usulannya langsung disetujui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Kenaikan dua kali lipat dari kuota sebelumnya itu diyakini tak hanya mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Persetujuan tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri kegiatan Kolaborasi Program Pembiayaan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF di Lapangan Desa Kaliwlingi, Brebes, Sabtu (9/5/2026).
“Tadi Pak Gubernur juga minta dinaikkan kuota rumah subsidi. Tahun lalu sekitar 25 ribu, tadi minta 50 ribu, saya setuju,” kata Maruarar.
Menurutnya, peningkatan kuota rumah subsidi akan memberi dampak signifikan terhadap perputaran ekonomi di Jawa Tengah, terlebih jika dibarengi dengan program bedah rumah yang terus diperluas.
“Bayangkan kalau rumah subsidinya sekitar 50 ribu rumah, kemudian bedah rumahnya 30 ribu rumah. Ini akan menggerakkan ekonomi,” ujarnya.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, pembangunan perumahan merupakan bagian dari pelayanan dasar masyarakat yang harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa.
“Dalam rangka membangun Provinsi Jawa Tengah, kita harus melakukan kolaborasi. Kolaborasi itu namanya kebersamaan. Kebersamaan itu namanya bareng-bareng,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, pemerintah daerah terus memperkuat program bedah rumah di 35 kabupaten/kota guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
Selain itu, Luthfi juga menyoroti pentingnya kepastian tata ruang bagi pengembang perumahan. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota mempercepat penyelesaian tata ruang agar pembangunan perumahan tidak berbenturan dengan lahan sawah dilindungi (LSD).
“Jaga wilayah kita, ciptakan rasa aman, ketenteraman, gotong royong sebagai napasnya Provinsi Jawa Tengah,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melaporkan penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) hingga April 2026 telah mencapai Rp1,7 triliun atau 73,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp 2,3 triliun.
Khusus di Brebes, peminatan KPP mencapai Rp 270,1 miliar dari 348 calon debitur, lebih tinggi dibanding kegiatan serupa sebelumnya di Manado yang mencapai sekitar Rp 206 miliar.
Maruarar juga menyebut Jawa Tengah menjadi provinsi dengan serapan KPP atau KUR perumahan terbesar di Indonesia. Bahkan, Bank Jateng tercatat sebagai salah satu bank pembangunan daerah dengan penyaluran pembiayaan perumahan terbesar secara nasional.
Tak hanya rumah subsidi, program bedah rumah di Brebes juga melonjak tajam. Jika pada 2025 hanya menyasar 20 unit rumah, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 600 unit atau naik 30 kali lipat.
“Dulu tahun 2025 bedah rumah di Brebes berapa? Dua puluh. Tahun ini 600. Jadi naiknya 30 kali lipat,” kata Maruarar.
Namun demikian, ia mengingatkan perbaikan rumah harus dibarengi penguatan ekonomi keluarga agar masyarakat mampu merawat hunian yang telah direnovasi.
“Percuma kita renovasi rumahnya, tapi kalau tidak ada uang, kalau rusak misalnya atapnya bocor saat hujan besar, nanti kumal lagi,” ujarnya.
Dalam dialog bersama penerima manfaat KPP, salah seorang pedagang sembako mengaku memperoleh pembiayaan usaha sebesar Rp 500 juta melalui BNI dengan bunga hanya 6 persen, turun dari sebelumnya 12 persen. Ia juga menyebut proses pengajuan berlangsung cepat tanpa pungutan tambahan.
Melalui kolaborasi Kementerian PKP, BP Tapera, BNI, PNM, dan SMF, pemerintah berharap akses pembiayaan perumahan semakin luas, pelaku usaha rakyat semakin kuat, dan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat.*
