SEMARANG – Peluang kerja bagi tenaga kerja Jawa Tengah di Jepang semakin terbuka. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan calon pengemudi sejak bangku pendidikan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sektor transportasi Jepang yang tengah mengalami kekurangan pekerja.
Langkah tersebut dibahas saat CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, dan Head of the President’s Office 3EEE Inc Japan, Hideo Mori, beraudiensi dengan
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di ruang kerja, Kota Semarang, Minggu (21/9/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, penyiapan tenaga kerja untuk Jepang perlu dilakukan sejak bangku pendidikan vokasi dan kejuruan. Selain keterampilan teknis, calon pekerja perlu dibekali kemampuan bahasa Jepang sesuai level yang dipersyaratkan.
“Nanti dinas pendidikan sama dinas tenaga kerja didiskusikan dengan 3EEE ini,” kata Luthfi, yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin.
Menurut dia, Pemprov Jateng membuka peluang kerja sama dengan 3EEE dalam penyiapan pendidikan bahasa sekaligus peningkatan kompetensi calon tenaga kerja. Dengan demikian, kemampuan yang dimiliki pekerja dapat disesuaikan dengan standar perusahaan dan kebutuhan industri transportasi Jepang.
Tak hanya bahasa, pelatihan juga diarahkan pada kompetensi teknis sebagai pengemudi. Materinya mencakup keselamatan transportasi, eco-driving, pemahaman regulasi, hingga pelayanan kepada penumpang.
Peluang tersebut semakin terbuka seiring meningkatnya penempatan pekerja migran asal Jawa Tengah ke Jepang. Data Pemprov Jateng menunjukkan, jumlah pekerja yang ditempatkan ke negara tersebut naik dari 3.760 orang pada 2024 menjadi 5.712 orang pada 2025, atau meningkat sekitar 52 persen.
Kondisi itu menunjukkan pasar kerja Jepang menjadi salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan tenaga kerja asal Jateng. Namun, Luthfi menekankan pentingnya penyiapan kompetensi agar pekerja yang dikirim tidak sekadar memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga memiliki keterampilan yang sesuai dengan standar negara tujuan.
Di sisi lain, 3EEE menilai keterlibatan pemerintah menjadi bagian penting dalam membangun mekanisme penempatan tenaga kerja yang jelas dan memberikan kepastian bagi calon pekerja.
“Program seperti ini perlu dijalankan bersama dengan pemerintah. Kalau pemerintah tidak ikut terlibat, akan sulit menentukan aturan atau mekanismenya,” kata Mori.
Ia mengatakan, pemerintah juga diperlukan untuk menjembatani berbagai informasi terkait visa serta ketentuan bekerja di Jepang. Pihaknya berharap komunikasi dengan pemerintah dapat berlanjut untuk menyusun skema kerja sama yang lebih baik.
“Karena sekarang kami memperoleh kesempatan seperti ini, ke depan kami ingin bertukar pendapat dengan berbagai pihak di pemerintahan dan bersama-sama membangun skema yang lebih baik,” ujarnya.
Mori menambahkan, kebutuhan tenaga kerja di Jepang saat ini terus meningkat seiring kekurangan tenaga kerja yang dihadapi negara tersebut.
“Kekurangan tenaga kerja memang merupakan kondisi yang sedang terjadi sekarang. Karena itu, pembahasan seperti ini perlu dilakukan dan diputuskan secepat mungkin,” katanya.
Sementara itu, CEO 3EEE Inc Japan, Norio Tanaka, mengatakan, kebutuhan tenaga kerja Jepang tidak terlepas dari perubahan demografi. Populasi Jepang yang saat ini sekitar 120 juta jiwa diperkirakan turun menjadi kurang dari 100 juta jiwa setelah 2040. Di saat yang sama, sekitar 40 persen penduduknya diproyeksikan berada pada kelompok lanjut usia.
Menurut Tanaka, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi negara seperti Indonesia, termasuk Jawa Tengah, untuk menyiapkan tenaga kerja yang mampu memenuhi kebutuhan pasar Jepang.
Lebih jauh, pengalaman bekerja di Jepang dinilai tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi pekerja, tetapi juga membuka peluang transfer pengetahuan ketika mereka kembali ke Indonesia.
“Setelah memperoleh pengalaman di Jepang, mereka dapat membawa pulang pengetahuan maupun praktik maju dari Jepang dan memanfaatkannya untuk pembangunan Indonesia di masa depan,” kata Tanaka.***
