ACEH – Kolaborasi lintas provinsi mencetak lompatan baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Aceh resmi mengikat kerja sama strategis berbagai sektor senilai Rp 1,06 triliun. Kerja sama tersebut di antaranya mencakup sektor perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, hingga pariwisata.
Penandatanganan perjanjian dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026). Kesepakatan ini berlaku selama satu tahun dan akan segera ditindaklanjuti melalui berbagai program.
Kerja sama tersebut meliputi kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) kedua provinsi dengan nilai Rp 138,56 miliar. Sektor yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), hingga Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf).
Selain itu, sinergi juga dibangun antar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nilai mencapai Rp 696,2 miliar. Sejumlah entitas yang terlibat di antaranya, PT Jateng Agro Berdikari (JTAB), PT Jateng Petro Energi (JPEN), PT Pembangunan Aceh (PEMA), Bank Jateng, dan Bank Syariah Aceh.
Tak hanya pemerintah dan BUMD, kolaborasi juga merambah sektor usaha melalui kemitraan antara Kadin dan Hipmi dari kedua provinsi senilai Rp 230 miliar. Sementara itu, kerja sama antarkabupaten juga dijalin antara Kabupaten Klaten dan Gayo Lues di bidang pariwisata, budaya, serta industri dengan nilai Rp 1 miliar.
Gubernur Ahmad Luthfi yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin menegaskan, kerja sama ini menjadi langkah konkret penerapan konsep collaborative government guna memperkuat daya saing daerah.
“Kerja sama ini berbasis business to business, mulai dari OPD, BUMD, hingga Kadin dan Hipmi. Nilai Rp 1,06 triliun ini adalah potensi awal yang akan terus kita kembangkan bersama di wilayah masing-masing,” ujar Ahmad Luthfi.
Dijelaskan, skema kolaborasi tersebut mengedepankan prinsip saling menguntungkan, sehingga mampu mendorong kemandirian fiskal dan membuka sumber-sumber ekonomi baru di kedua wilayah. Daerah satu dengan daerah lainnya dapat saling melengkapi sehingga bisa maju dan tumbuh bersama.
Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyambut positif kerja sama tersebut. Ia menilai Jawa Tengah sebagai mitra strategis dengan kapasitas sumber daya dan pengalaman tata kelola pemerintahan yang kuat. Terlebih Jawa Tengah adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar.
Di mata Muzakir, Ahmad Luthfi dianggap sosok pemimpin yang dapat mengoordinasi jajarannya dengan baik, mulai tingkat atas sampai bawah.
“Kerja sama ini kami harapkan menjadi motivasi dan dorongan besar untuk pembangunan Aceh, khususnya di sektor perdagangan dan penguatan aparatur. Nanti kita lebih sering berkomunikasi,” kata Muzakir.
Kesepakatan ini menjadi penanda kuat bahwa sinergi antardaerah bukan sekadar formalitas, melainkan strategi nyata untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di tingkat nasional.*
