SEMARANG – Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) memperluas agenda kolaborasi antardaerah dengan menyepakati tiga klaster kerja sama baru, yakni ketahanan energi, pengelolaan sampah, dan pembangunan giant sea wall lintas provinsi. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja 10 pemerintah provinsi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Tiga klaster baru tersebut melengkapi enam sektor kerja sama yang telah disepakati sebelumnya pada 2025, yakni ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Kesepuluh provinsi yang melakukan penandatangan kesepahaman bersama yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang duet memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin, menegaskan hasil rapat kerja tahun ini harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh daerah melalui evaluasi dan penyusunan langkah konkret di masing-masing wilayah.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing segera melakukan evaluasi, paparan, dan membahas implikasi hasil rapat kerja ini. Output-nya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Ahmad Luthfi saat memimpin rapat kerja FKD-MPU di Semarang.
Menurutnya, tantangan ketahanan pangan, energi, hingga pengelolaan sampah tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan kerja sama lintas kabupaten/kota bahkan antardaerah untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan pelayanan publik.
Ia mencontohkan distribusi komoditas pangan Jawa Tengah seperti cabai dan bawang merah yang selama ini telah menyuplai banyak daerah, namun di sisi lain harga di wilayah produsen justru sempat mengalami lonjakan.
Selain pangan, isu energi juga menjadi perhatian serius menyusul dampak geopolitik global terhadap kenaikan harga minyak dunia. Karena itu, pemerintah daerah didorong memperkuat pengembangan energi baru terbarukan sebagai langkah menjaga ketahanan energi nasional.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui target zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028 dengan mereplikasi praktik-praktik baik yang sudah ada di beberapa daerah,” ujar Luthfi.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam arahannya menyebut 10 provinsi anggota FKD-MPU memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, mencapai sekitar 62 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah memastikan enam rencana aksi yang telah disepakati pada 2025 benar-benar berjalan efektif. Ia juga mengapresiasi munculnya agenda baru terkait energi dan pengolahan sampah.
“Energi ini menjadi PR bersama. Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujarnya.
Terkait ketahanan pangan, Bima Arya menekankan pentingnya pembangunan konektivitas distribusi agar pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. Menurutnya, kepala daerah perlu turun langsung mengatasi persoalan infrastruktur distribusi pangan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Sekretariat Bersama MPU, Suhajar Diantoro, mengatakan, hasil rapat kerja gubernur akan ditindaklanjuti melalui forum organisasi perangkat daerah (OPD) pada Juni 2026 untuk menyusun rencana aksi teknis di setiap bidang kerja sama.
Ia menjelaskan, dari enam klaster yang telah berjalan sejak 2025, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling progresif. Saat ini, 10 provinsi tengah mematangkan konsep paket wisata lintas daerah dalam satu jalur perjalanan terpadu.
Selain itu, kerja sama bidang pangan juga terus diperkuat melalui pertemuan 12 BUMD pangan dari 10 provinsi. Salah satu agenda yang tengah disiapkan adalah dashboard pangan bersama yang memuat data stok dan harga bahan pokok secara real time.
“Ke depan mungkin akan ada usulan membangun holding pangan antarprovinsi,” kata Suhajar.***
