Metrojateng.id – Demokrasi tidak selesai ketika pemilu usai dan pejabat publik terpilih. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Heri Pudyatmoko menegaskan, ukuran utama demokrasi justru tercermin dalam kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Heri, partisipasi politik warga tidak boleh dimaknai sempit hanya pada momentum elektoral. Setelah proses pemilihan berlangsung, tanggung jawab pemerintah adalah memastikan hak-hak dasar warga terpenuhi melalui pelayanan publik yang adil, transparan dan responsif.
“Demokrasi itu terasa ketika masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga bantuan sosial. Di situlah kehadiran negara benar-benar diuji,” ujar Heri.
Ia mencermati masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan publik di berbagai daerah. Mulai dari lambannya birokrasi, ketimpangan kualitas layanan antarwilayah, hingga mekanisme pengaduan yang belum berjalan optimal.
Bagi Heri, persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari kualitas tata kelola pemerintahan.
Heri menekankan bahwa pelayanan publik harus diposisikan sebagai bagian dari komitmen demokrasi. Ketika layanan berjalan tidak efektif, kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan berisiko menurun, meskipun proses demokrasi prosedural berjalan dengan baik.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan partisipasi warga dalam evaluasi pelayanan publik. Optimalisasi kanal pengaduan, forum warga, serta pemanfaatan teknologi digital dinilai perlu agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga bagian dari proses perbaikan.
“Pelayanan publik yang baik lahir dari keterbukaan dan respons yang cepat terhadap kebutuhan warga. Di situ demokrasi bekerja setiap hari,” katanya.
Heri menambahkan, tantangan pelayanan publik ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk membangun budaya pelayanan yang tidak sekadar patuh prosedur, tetapi berorientasi pada kebutuhan publik.
Dengan menempatkan pelayanan publik sebagai indikator utama demokrasi, Heri berharap praktik demokrasi di Jawa Tengah tidak berhenti pada pemilu, melainkan hadir nyata dalam keseharian Masyarakat.***
