BANYUMAS – Gubernur Ahmad Luthfi menggandeng berbagai stakeholder untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Hal itu seperti yang dilakukan saat menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Pati.
Pemprov Jateng menggandeng Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan perangkat daerah secara terpadu. Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri dalam mempercepat pengentasan kemiskinan maupun ketahanan pangan. Oleh karenanya, butuh sinergi lintas sektor, termasuk di antaranya dengan TNI.
Ahmad Luthfi mengatakan hal itu saat paparan Apel Komandan Satuan Komando Kewilayahan (Dansatkowil) Terpusat 2025 di Kabupaten Banyumas, Kamis, 13 November 2025. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus menerapkan collaborative governance (pemerintahan kolaboratif) dengan seluruh stakeholder, termasuk instansi vertikal. Babinsa adalah mitra strategis kami di lapangan,” ujarnya.
Ahmad Luthfi lantas memaparkan Kabupaten Pati menjadi rujukan dalam penerapan model kolaborasi percepatan intervensi kemiskinan ekstrem. Pemkab Pati memberikan operasional Rp 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ditambah Rp 200 ribu dari Pemprov Jateng. Total yang diterima Rp 500 ribu per bulan.
Dukungan ini memastikan pendampingan warga miskin berjalan intensif dan berkelanjutan. Selain itu, lanjut Gubernur, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) juga mendapat tambahan Rp 250 ribu untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian warga miskin.
Tahun ini, Pemprov Jateng mengalokasikan perbaikan untuk 995 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khusus untuk Pati dari total 17 ribu RTLH se-Jawa Tengah. Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi terintegrasi dengan intervensi kesehatan, pendidikan, peningkatan pendapatan, dan perlindungan sosial.
“Tiga pilar, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan kepala desa, memantau langsung masyarakat miskin. Intervensinya bukan hanya bantuan sosial, tetapi rumahnya kita perbaiki. Sanitasi kita siapkan, pekerjaannya dibantu, dan pendidikan anak-anaknya kita jamin,” kata Ahmad Luthfi.
Model percepatan ini terbukti efektif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, persentase penduduk miskin di provinsi ini turun dari 9,58 persen pada September 2024 menjadi 9,48 persen pada Maret 2025, atau turun 0,10 persen.
Dikatakan, hal itu sebagai bukti pendekatan kolaboratif akan lebih cepat menghasilkan dampak nyata.
“Kalau pola ini diterapkan seluruh kabupaten/kota, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya sederhana, kita keroyok bareng-bareng,” tegasnya.
Selain tentang kemiskinan, Ahmad Luthfi juga menyampaikan peran Kodam IV/Diponegoro hingga Babinsa dalam menjaga stabilitas keamanan. Stabilitas itu mendukung iklim investasi.
“Membangun Jawa Tengah tidak bisa mengandalkan superman. Kita harus jadi super team. Dan TNI AD, melalui Babinsa, adalah bagian penting dari tim besar ini,” ucapnya.*
