Realisasi Pendapatan Pajak Jateng Capai Rp3,77 Triliun

- Reporter

Rabu, 14 Mei 2025 - 15:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SEMARANG – Realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Jawa Tengah hingga 30 April 2025 mencapai Rp3,77 triliun. Jumlah itu mengalami tren positif, karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 27,79 persen.

 

Dari jumlah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,248 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp456,650 miliar, Pajak atas Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Rp874,209 miliar, dan Pajak Rokok Rp1,180 triliun.

 

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dia mengimbau agar warga tak lagi menunda kewajiban tersebut, dengan alasan menunggu program pemutihan.

Baca Juga :  Wagub Taj Yasin Lepas 1.142 Pemudik dari Bandung, Pastikan Mudik Aman

 

“Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak), ini saya imbau masyarakat untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 (Juni). Ini menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Luthfi, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, di kantornya, Rabu (14/5/2025).

 

Ditambahkan, program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang sedang berlangsung di Jawa Tengah, mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta denda yang berlaku. Program itu dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025.

Baca Juga :  Ahmad Luthfi Luncurkan Modernisasi Pembayaran Trans Jateng untuk Mudahkan Masyarakat

 

Luthfi mengimbau agar ke depan tidak ada lagi budaya menunda-nunda membayar pajak sambil menunggu pemutihan.

 

“(Tahun) 2026 nanti, (masyarakat) harus (taat) bayar pajak. Karena pemutihan seyogyanya kan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban yang harus dibayar,” tegasnya.

 

Gubernur menyampaikan, proses pengawasan dan penagihan pajak kendaraan bermotor, akan diperkuat hingga ke level terbawah. Nantinya, tidak hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang bergerak, tapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara aktif.

 

“Penagihannya nanti akan ikut dilakukan juga oleh pemerintah desa, dalam rangka menghadirkan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor,” tambahnya.

Berita Terkait

KUR BRI Pemalang Tembus Rp1,110 Triliun, Jangkau 27.459 Nasabah
Ahmad Luthfi Dorong Percepatan Investasi, Izin 12 Kawasan Industri Dijanjikan 30 Hari
Dukung Program Gentengisasi Nasional, Jateng Siapkan Satu Juta Genteng
BRI Banjiri Gathering Indogrosir dengan Promo Menarik dan Buka Peluang Jadi Agen BRILink
Ahmad Luthfi Terima Penghargaan atas Keberhasilan Dongkrak Ekonomi dan Investasi Jateng
BULOG Jateng Beli Telur Peternak Mikro, Perkuat Rantai Pasok Pangan
Desa Dampingan Jateng, Taj Yasin Dorong Peternakan Komunal Hasilkan Biogas dan Kompos
Petani Lebih Hemat, Ahmad Luthfi Ubah Penggilingan Padi Diesel ke Listrik

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 09:10 WIB

KUR BRI Pemalang Tembus Rp1,110 Triliun, Jangkau 27.459 Nasabah

Rabu, 11 November 2026 - 14:40 WIB

Ahmad Luthfi Dorong Percepatan Investasi, Izin 12 Kawasan Industri Dijanjikan 30 Hari

Senin, 9 November 2026 - 06:16 WIB

Dukung Program Gentengisasi Nasional, Jateng Siapkan Satu Juta Genteng

Minggu, 8 November 2026 - 05:56 WIB

BRI Banjiri Gathering Indogrosir dengan Promo Menarik dan Buka Peluang Jadi Agen BRILink

Sabtu, 7 November 2026 - 15:25 WIB

Ahmad Luthfi Terima Penghargaan atas Keberhasilan Dongkrak Ekonomi dan Investasi Jateng

Berita Terbaru