Semarang – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong pemerintah daerah memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim hingga ke tingkat desa. Menurutnya, desa menjadi garda terdepan yang merasakan langsung dampak perubahan iklim, mulai dari kekeringan, banjir, hingga cuaca ekstrem yang memengaruhi kehidupan masyarakat.
Heri mengatakan perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, tetapi telah menjadi tantangan pembangunan yang berdampak terhadap sektor pertanian, ketahanan pangan, kesehatan, serta perekonomian masyarakat. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Perubahan iklim harus dihadapi dengan langkah nyata. Penguatan mitigasi hingga tingkat desa menjadi penting karena masyarakat di desa merupakan pihak yang paling dekat dengan berbagai dampak perubahan iklim,” ujarnya.
Menurut Heri, pemerintah perlu memperkuat kapasitas pemerintah desa dalam menghadapi risiko bencana akibat perubahan iklim, termasuk melalui edukasi, penyusunan rencana mitigasi, pengelolaan lingkungan, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Ia juga menilai sektor pertanian harus menjadi perhatian utama mengingat sebagian besar masyarakat desa menggantungkan mata pencahariannya pada sektor tersebut. Perubahan pola musim yang sulit diprediksi membutuhkan dukungan teknologi, informasi cuaca, serta pendampingan kepada petani agar produktivitas tetap terjaga.
“Petani harus dibekali kemampuan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan begitu, risiko gagal panen dapat ditekan dan ketahanan pangan daerah tetap terjaga,” katanya.
Selain itu, Heri mendorong pemerintah terus memperluas program penghijauan, konservasi sumber mata air, rehabilitasi lahan kritis, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak perubahan iklim.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan berbagai program tersebut. Kesadaran menjaga lingkungan harus ditanamkan sejak dini agar menjadi budaya yang terus berkembang di tengah masyarakat.
“Mitigasi perubahan iklim tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan berbagai komunitas agar upaya yang dilakukan memberikan hasil yang optimal,” ujarnya.
Heri menambahkan, DPRD Jawa Tengah akan terus mendukung berbagai kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan serta penguatan ketahanan lingkungan. Ia berharap langkah-langkah antisipatif yang dilakukan sejak sekarang mampu mengurangi risiko bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah.
“Jika mitigasi dilakukan secara serius hingga tingkat desa, kita tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga menjaga keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, dan keberlangsungan pembangunan daerah,” pungkas Heri.
