Semarang – Serikat Pekerja Pertamina Persada IV (SP Persada IV) mendorong agar rencana streamlining bisnis drilling Pertamina diarahkan untuk memperkuat posisi PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) sebagai induk bisnis drilling nasional yang tetap berada dalam penguasaan penuh negara. SP Persada IV memandang PDSI memiliki posisi strategis dalam mendukung kegiatan hulu migas nasional.
Sebagai perusahaan yang dimiliki 100% oleh negara melalui Pertamina, PDSI telah membangun pengalaman dan kompetensi selama puluhan tahun dalam operasi pengeboran, teknologi dan engineering, standar keselamatan, serta pengembangan sumber daya manusia. Kapasitas tersebut dinilai merupakan aset strategis yang perlu dipertahankan dan dikembangkan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi nasional.
“PDSI memiliki pengalaman dan kompetensi yang dibangun dalam waktu panjang. Kemampuan tersebut merupakan aset strategis negara yang harus dijaga. Ketika pemerintah melakukan streamlining, orientasinya jangan hanya menyederhanakan struktur perusahaan, tetapi juga memastikan kemampuan strategis yang sudah dimiliki negara semakin kuat,” ujar Ketua SP Persada IV, Solikin.
Karena itu, SP Persada IV berpandangan bahwa streamlining tetap dapat dilakukan sepanjang menghasilkan organisasi yang lebih efektif tanpa mengurangi penguasaan negara terhadap bisnis strategis. Dalam hal ini, SP Persada IV mendorong PDSI menjadi induk dalam konsolidasi bisnis drilling Pertamina.
Pandangan tersebut menjadi perhatian khusus apabila terdapat opsi yang menempatkan PDSI di bawah PT Elnusa Tbk (Elnusa). Sebagai perusahaan terbuka dengan struktur kepemilikan yang tidak sepenuhnya berada di tangan negara, posisi Elnusa sebagai induk bisnis drilling perlu dikaji secara menyeluruh. Perubahan struktur tersebut berpotensi mempengaruhi ruang kendali negara terhadap aset, investasi, teknologi, dan arah pengembangan kemampuan drilling nasional.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya siapa yang menjadi induk secara administratif, tetapi bagaimana struktur tersebut mempengaruhi penguasaan dan kendali negara atas kemampuan drilling nasional. Ketika bisnis strategis bagi hulu migas ditempatkan di bawah perusahaan yang tidak 100% dikuasai negara, tentu ada konsekuensi strategis yang harus dikaji secara serius,” tegas Solikin.
Menurutnya, kemandirian energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga kemampuan nasional dalam menguasai rantai pendukung produksinya. Oleh karena itu, konsolidasi bisnis drilling perlu diarahkan pada penguatan PDSI sebagai entitas yang sepenuhnya berada dalam penguasaan negara.
“Jika konsolidasi memang diperlukan, PDSI dapat diperkuat sebagai induk bisnis drilling. Dengan begitu, efisiensi dan integrasi bisnis tetap dapat dicapai tanpa mengurangi posisi negara dalam mengendalikan kemampuan strategis di bidang pengeboran,” lanjutnya.
SP Persada IV berharap setiap opsi streamlining dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan efisiensi korporasi sekaligus penguasaan negara, kepentingan strategis sektor energi, keberlanjutan kompetensi nasional, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Efisiensi tetap penting, tetapi jangan sampai penyederhanaan struktur justru mengurangi kapasitas strategis yang telah dibangun negara selama bertahun-tahun. Kami berharap streamlining menghasilkan PDSI yang lebih kuat, terintegrasi, dan mampu menjadi tulang punggung kemampuan drilling nasional,” pungkas Solikin.
SP Persada IV menilai penataan bisnis Pertamina harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, dengan memastikan aset, teknologi, dan kompetensi strategis di sektor drilling tetap berada dalam kendali negara.***
