SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan apresiasi kepada penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang semakin luas di Jawa Tengah.
Pemprov Jateng melalui Dinas Kominfo juga terus memperluas jaringan internet ke wilayah-wilayah desa dan blank spot area. Sehingga, seluruh lapisan masyarakat bisa terjangkau layanan transformasi keuangan digital.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Sumarno, yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan wakil gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), dalam Rupiah Tresno Budoyo, Rayakan Digitalisasi, Berbudaya untuk Negeri, di Rajawali Culture Semarang, Sabtu malam, 1 November 2025.
“Pemprov Jateng melalui Kominfo sudah memperkuat infrastruktur termasuk jaringan internet di desa-desa dan area blank spot dengan wifi publik. Ini sudah kita mulai sejak masa Covid-19 dulu, awalnya untuk mendukung administrasi di desa, dan selanjutnya akan mendukung layanan digitalisasi termasuk dalam transaksi keuangan di tengah masyarakat,” kata Sumarno.
Dalam sambutannya, Sumarno mengatakan, digitalisasi keuangan memaksa pembukuan lebih tertib, dan membentuk budaya kejujuran dalam tarnsaksi keuangan.
“Risiko penggunaan uang palsu akan melindungi masyarakat. Melalui transaksi yang apa adanya, tax hidden pun akan tereliminir,” lanjutnya.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, Rupiah Tresno Budoyo merupakan rangkaian festival dalam rangka memperingati 200 tahun Perang Diponegoro. Melalui Opera Orchestra Diponegoro bersama Eko Dance Company, disampaikan pesan keadilan yang menjadi bagian penting dari perjuangan melawan VOC.
“Ekonomi tidak bisa lepas dari budaya. Tanpa budaya, ekonomi menjadi eksploitatif terhadap alam dan manusia,” kata Rahmat.
Rahmat mengatakan, Jateng menjadi salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi, dan sudah menerapkan tap QRIS untuk transportasi maupun agen elpiji, termasuk wisata.
“Melalui digitalisasi transaksi keuangan, lalu lintas UMKM akan terlihat dan pada keuangan daerah, moral hazard pengelolaan akan berkurang, sehingga menjamin tata kelola pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Pada kesempatan tersebut, dilaksankaan simbolisasi penyerahan nota kesepakatan penggunaan QRIS dengan empat kabupaten, yaitu Grobogan, Rembang, Jepara, dan Blora.*
