SURAKARTA – Belasan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta sempat menghadang Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, usai mengisi Kuliah Ramadan jelang berbuka puasa di Masjid Nurul Huda UNS, Selasa, 10 Maret 2026.
Dengan membawa spanduk bertuliskan “Jateng Darurat Integritas”, para mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi secara langsung kepada Wagub yang akrab disapa Gus Yasin tersebut.
Mereka menyoroti isu kemiskinan, integritas pemerintahan, hingga realisasi sejumlah program pembangunan di Jawa Tengah.
Alih-alih berlalu, Taj Yasin memilih berhenti dan berdialog dengan para mahasiswa. Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan berbagai program yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu masyarakat, terutama kelompok kurang mampu.
Salah satunya terkait penyelesaian ijazah siswa yang masih ditahan di sekolah swasta karena tunggakan biaya pendidikan.
“Kami memberikan program untuk masyarakat yang tidak mampu, yang saat ini masih ada kendala ijazahnya ditahan di sekolah-sekolah swasta karena belum bisa membayar. Ini akan kami selesaikan,” ujar Taj Yasin di depan mahasiswa.
Selain itu, Pemprov Jateng juga terus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu agar tetap dapat memperoleh pelayanan medis.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menanyakan perkembangan program satu rumah untuk satu kepala keluarga (KK), yang menjadi salah satu program pemerintah daerah.
Menanggapi hal itu, Taj Yasin menjelaskan bahwa program tersebut masih berjalan secara bertahap, menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan.
Menurutnya, pemerintah memiliki beberapa skema untuk merealisasikan program tersebut. Termasuk membantu pembangunan rumah bagi warga yang sudah memiliki lahan tetapi belum mampu membangun rumah.
“Kalau masyarakat sudah punya lahan tetapi belum bisa membangun rumah, itu kita bangunkan. Sementara bagi yang belum punya lahan, kita dorong melalui berbagai program penanganan backlog perumahan,” jelasnya.
Ia menambahkan, sebagian target program perumahan telah berjalan, sementara sebagian lainnya masih terkendala kondisi lahan yang harus dipastikan aman untuk pembangunan.
Untuk itu, Pemprov Jateng menggandeng tim ahli dari Universitas Diponegoro dan Universitas Gadjah Mada guna melakukan kajian teknis.
Selain perumahan, mahasiswa juga menyampaikan persoalan infrastruktur jalan di beberapa daerah. Menurut Taj Yasin, sebagian laporan jalan rusak yang diterima ternyata merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau desa. Meski demikian, Pemprov Jateng tetap membantu penanganannya melalui anggaran provinsi.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk ikut mengawal pembangunan dengan memberikan laporan yang jelas dan terukur.
“Kalau ada laporan, tolong disertai koordinatnya supaya kami bisa langsung cek ke lapangan,” katanya.
Perwakilan mahasiswa UNS, Ino, mengaku lega karena aspirasi yang mereka sampaikan mendapat respons langsung dari Wakil Gubernur.
Menurutnya, dialog tersebut menjadi ruang komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pemerintah.
“Tadi kami menyampaikan beberapa hal terkait kemiskinan, integritas pemerintahan, dan komitmen pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, dari dialog tersebut pihaknya melihat adanya komitmen pemerintah untuk memperbaiki berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
“Pak Wagub juga menyatakan siap membuka ruang transparansi dan komunikasi dengan mahasiswa. (Kami) sudah lega,” pungkas Ino.*
