JAKARTA – Upaya serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menuntaskan persoalan sampah dari hulu berbuah pengakuan nasional. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menerima penghargaan Program Pengelolaan Sampah dalam ajang Corporate Social Responsibility (CSR) dan Pengembangan Desa Berkelanjutan (PDB) Awards 2026 dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung dalam acara peluncuran CSR dan PDB Awards 2026 di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (21/4/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan ini menjadi penguat komitmen Jawa Tengah dalam menyelesaikan persoalan sampah berbasis desa.
“Kita dapat penghargaan terkait lingkungan hidup, khususnya program pengelolaan sampah. Ini menjadi motivasi untuk terus memperkuat pengelolaan dari tingkat paling bawah,” ujarnya.
Saat ini, Pemprov Jawa Tengah telah membentuk 88 Desa Mandiri Sampah yang dijadikan prototipe untuk dikembangkan di wilayah desa lain. Model ini menitikberatkan pada penyelesaian sampah di tingkat desa atau kelurahan, sehingga tidak lagi bergantung pada tempat pembuangan akhir.
Menurut Ahmad Luthfi, pendekatan dari hulu dimulai dari rumah tangga hingga lingkungan RT/RW, menjadi solusi paling efektif dalam mengurangi beban sampah.
“Kita akan terus tambah. Pengelolaan harus dimulai dari sumbernya agar selesai di tingkat desa,” tegasnya.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Jawa Tengah mencatat, timbulan sampah di provinsi ini mencapai sekitar 6,3 juta ton per tahun, dengan kenaikan 8-11 persen setiap tahunnya. Kondisi ini mendorong perlunya langkah sistematis dan berkelanjutan.
Maka penyelesaian sampah di tingkat desa atau kelurahan tersebut, merupakan salah satu roadmap penuntasan masalah di Jawa Tengah. Masyarakat harus memiliki kesadaran tentang memilah dan memiliki sampah dari rumah.
Selain penguatan desa mandiri, Pemprov juga membentuk Satgas Sampah hingga tingkat kabupaten/kota. Inovasi lain dilakukan melalui pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif Refuse Derived Fuel (RDF) di 18 daerah, bekerja sama dengan industri semen.
Tak hanya itu, pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) juga dilakukan di tiga kawasan aglomerasi: Semarang Raya, Pekalongan Raya, dan Tegal Raya.
“Mapping ini kita siapkan untuk mendukung kebijakan Presiden menuju zero waste. Saat ini hampir 30 persen pengelolaan sampah di Jawa Tengah sudah tertangani,” ungkap Ahmad Luthfi.
Kepala Dinas LHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, menambahkan, gubernur juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah untuk mempercepat penanganan sampah. Salah satunya melalui pembentukan desa mandiri sampah dan regulasi di tingkat desa.
“Harus ada aturan lokal, mulai dari larangan membuang sampah sembarangan hingga pengelolaan oleh BUMDes dan satgas desa. Itu penting untuk mendukung terbentuknya desa mandiri sampah,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Desa dan PDT, Yandi Susianto, menekankan pentingnya keterlibatan dunia usaha melalui program CSR yang berkelanjutan. Hal itu untuk membangun desa. Ia menggandeng kementerian lain dalam penilaian penghargaan CSR dan Pembangunan Desa Berkelanjutan 2026 ini.
“CSR tidak boleh sekadar formalitas. Perusahaan harus benar-benar hadir dan membangun desa secara berkelanjutan,” ujar Yandi.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Faisal Malik, turut mengapresiasi langkah Jawa Tengah. Ia menyebut sejumlah tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa daerah sudah tidak lagi menggunakan sistem open dumping.
Dengan berbagai langkah tersebut, Jawa Tengah dinilai semakin siap mendukung target nasional menuju pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.*
