SEMARANG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah melakukan pelantikan dan serah terima jabatan (sertijab) sejumlah pejabat eselon III, diantaranya Dr. Andhie Fajar Arianto, SH, MH sebagai Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jawa Tengah dan Edi Winarko, SH, MH sebagai Asisten Pengawasan (Aswas) Kejati Jawa Tengah, di Kantor Kejati Jateng, Kota Semarang, Kamis (8/10).
Dalam kesempatan yang sama, pejabat baru Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banjarnegara Sulasman, SH , MH juga dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
Pelantikan tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jawa Tengah, Waito Wongateleng, SH, MH, yang menegaskan, pergantian jabatan bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan merupakan penyerahan kepercayaan, tanggung jawab, dan amanah.
“Pelantikan bukan sekadar pergantian nama dan jabatan pada sebuah struktur organisasi. Pelantikan adalah penyerahan kepercayaan, penyerahan tanggung jawab, dan yang paling penting adalah penyerahan amanah,” tegas Waito dalam amanatnya.
Ia meminta seluruh pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja, memahami tugas pokok dan fungsi, memetakan persoalan, melakukan mitigasi, serta segera bekerja.
Menurut Waito, pergantian pejabat tidak boleh membuat organisasi berhenti atau membutuhkan waktu terlalu lama untuk kembali bergerak.
“Segera pelajari, segera pahami, segera petakan permasalahan, segera lakukan mitigasi dan segera bekerja. Organisasi tidak boleh berhenti hanya karena pergantian pejabat,” pesannya.
Kepada Asintel Dr. Andhie Fajar Arianto, Waito memberikan penekanan khusus pada pentingnya memperkuat kemampuan deteksi dan peringatan dini.
Intelijen, kata dia, harus mampu membaca perkembangan situasi secara lebih cepat, termasuk berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas maupun kewibawaan institusi.
Ia juga meminta jajaran Intelijen membangun jejaring komunikasi dan koordinasi yang kuat.
Waito berharap fungsi Intelijen benar-benar mampu menjadi mata dan telinga pimpinan, sehingga dapat memberikan dukungan informasi yang akurat dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan tugas Kejaksaan.
Sementara kepada Aswas Edi Winarko,SH MH Waito menekankan pentingnya menjadikan bidang pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan seluruh insan Adhyaksa bekerja sesuai aturan, berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran disiplin. Pengawasan, lanjut Waito, harus dilakukan secara objektif, profesional, proporsional dan berkeadilan. Pada saat yang sama, pengawasan harus mampu membangun budaya kerja yang sehat di lingkungan Kejaksaan.
“Pengawasan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tetapi merupakan bagian penting dari upaya menjaga marwah dan kehormatan institusi,” ujarnya.
Sedangkan kepada Kajari Banjarnegara yang baru dilantik, Waito meminta segera melakukan konsolidasi internal, tampil sebagai pemimpin yang tegas dalam prinsip, terbuka dalam komunikasi, dan mampu memberikan keteladanan.
“Jangan hanya menjadi pimpinan yang memberikan perintah. Jadilah pimpinan yang hadir ketika anak buah membutuhkan arahan, hadir ketika organisasi menghadapi persoalan, dan hadir paling depan ketika institusi membutuhkan ketegasan,” pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberadaan seorang pimpinan di wilayah kerjanya merupakan bagian dari tanggung jawab jabatan. Karena itu, setiap pimpinan harus memahami ketentuan kedinasan, termasuk ketika meninggalkan wilayah kerja atau melakukan perjalanan dinas.
Perkuat Soliditas dan Integritas
Pada bagian akhir amanatnya, Waito mengajak seluruh jajaran Kejati Jawa Tengah dan satuan kerja di wilayah hukum Jawa Tengah untuk terus menjaga dan memperkuat soliditas.
Menurutnya, soliditas bukan sekadar kebersamaan dalam bekerja, tetapi menjadi fondasi untuk membangun institusi yang kuat, profesional, dan berintegritas.
“Jabatan adalah amanah, bukan sekadar kehormatan. Setiap penugasan harus dijalankan dengan integritas dan moral agar marwah institusi senantiasa terjaga,” pungkas Waito.
Pelantikan dan sertijab tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat kinerja Kejati Jawa Tengah, khususnya dalam fungsi intelijen, pengawasan, serta kepemimpinan satuan kerja di daerah, sekaligus memastikan roda organisasi berjalan efektif, responsif, dan berintegritas.***
