SURAKARTA – Konsorsium Perguruan Tinggi Wilayah IV (Jawa Tengah dan DIY) meluncurkan 33 Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Subspesialis (PPDSS) baru, Kamis, 12 Februari 2026. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan nasional untuk menutup kekurangan dokter spesialis, terutama di luar Pulau Jawa dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (4T).
Peluncuran dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dan melibatkan lima perguruan tinggi, yakni Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Sebelas Maret (UNS).
Sebanyak 33 program studi yang dibuka mencakup berbagai bidang strategis, antara lain jantung dan pembuluh darah, bedah, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, anestesiologi, patologi, rehabilitasi medik, hingga kedokteran keluarga layanan primer.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mendukung penuh percepatan produksi dokter spesialis selaras dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) maupun Dokter Spesialis Keliling (Speling). Menurutnya, kebutuhan dokter spesialis sangat terasa di lapangan, terutama saat pelaksanaan program Speling di desa-desa.
“Saya sebagai Gubernur sangat mendukung sekali kegiatan ini. Kiranya ini nanti harus segera ditindaklanjuti. Makin cepat makin bagus, karena saya perlu itu,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, kekurangan dokter spesialis masih menjadi tantangan serius di sejumlah daerah. Bahkan, untuk menjawab kebutuhan mendesak, Pemprov Jateng berinisiatif memberikan pelatihan singkat dari dokter spesialis kepada dokter umum di puskesmas.
Selain itu, Ahmad Luthfi telah menginstruksikan seluruh rumah sakit di Jawa Tengah untuk memperkuat konektivitas dengan perguruan tinggi, guna mendukung percepatan pencetakan dokter spesialis. Langkah tersebut juga diarahkan untuk menopang program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dari pemerintah pusat dan program Speling di Jawa Tengah.
“Ini merupakan langkah strategis. Rekan-rekan (dokter) yang masuk program spesialis kalau bisa cepat lulus, nanti ikut ke wilayah kita,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yunita Dyah Suminar, menjelaskan, saat ini pendidikan dokter spesialis dan subspesialis dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni University Based dan Hospital Based. Skema tersebut dirancang untuk mempercepat produksi tenaga medis spesialis.
“Mari saling bersinergi antara rumah sakit dan perguruan tinggi untuk memproduksi dokter spesialis dan subspesialis, agar akses terhadap layanan kesehatan semakin mudah bagi masyarakat Jawa Tengah,” katanya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Mendiktisaintek sekaligus Ketua Tim Kajian Kebijakan Pendidikan Tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Tri Hanggono Achmad, menegaskan, pembukaan 33 program studi baru ini bukan sekadar ekspansi akademik, melainkan bagian dari misi kemanusiaan.
Pemerintah, kata dia, telah menargetkan percepatan produksi dokter spesialis dan subspesialis untuk memperbaiki rasio dokter yang belum ideal secara nasional, khususnya di luar Pulau Jawa dan wilayah 4T.
“Kolaborasi antar universitas di Jateng dan DIY ini adalah bukti nyata sinergi akademisi dalam menjamin kesehatan bangsa,” ujar Tri.
Peluncuran program studi dokter spesialis dan subspesialis juga dilakukan serentak di beberapa daerah lain pada hari yang sama, sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat sistem layanan kesehatan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis spesialistik.
Dengan tambahan 33 program studi baru tersebut, pemerintah berharap distribusi dan ketersediaan dokter spesialis dapat semakin merata, sekaligus memperkuat fondasi pelayanan kesehatan nasional dalam jangka panjang.***
