SEMARANG – Di tengah tekanan fiskal yang semakin ketat, Bank Pembangunan Daerah (BPD) diharapkan mengambil peran lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah, terutama dengan memperluas serta mempermudah pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Peran BPD dinilai strategis seiring terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah. Sektor perbankan daerah diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Hal itu mengemuka dalam Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI) di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (3/6/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang duet Wagub Taj Yasin, mengatakan, keberadaan BPD harus mampu menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Di Jawa Tengah, kata Gubernur, terdapat sekitar 4,2 juta pelaku UMKM mikro dan kecil. Sebagian besar atau sekitar 3,2 juta di antaranya merupakan usaha mikro yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga terjangkau dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat usaha masyarakat sekaligus mencegah mereka bergantung pada pinjaman berbunga tinggi.
Selain memperluas pembiayaan UMKM, penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dianggap penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“BUMD harus lebih aktif menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga komoditas strategis, terutama yang kerap mengalami gejolak pasokan dan harga,” kata Ahmad Luthfi.
Diungkapkan, komoditas seperti bawang merah dan cabai menjadi contoh sektor yang membutuhkan intervensi lebih kuat, melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.
Menurut Luthfi, upaya memperkuat ekonomi daerah juga membutuhkan pendekatan kolaboratif. Pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, BUMD, dan sektor perbankan perlu bergerak bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara terukur dan berbasis kebutuhan wilayah.
“Seluruh potensi masyarakat harus kita rangkul untuk ikut menyelesaikan masalah di Jawa Tengah,” ungkap Luthfi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPDSI, Prof Mas’ud, menilai, BPD memiliki posisi penting dalam struktur perbankan nasional. Total aset seluruh BPD di Indonesia mencapai sekitar Rp 1.100 triliun atau hampir 10 persen dari total aset perbankan nasional.
Menurutnya, kekuatan tersebut harus dioptimalkan untuk memperbesar kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi di tengah berkurangnya dukungan fiskal dari pemerintah pusat.
“Kontributif menjadi kata kunci. BPD harus terus memperkuat diri agar semakin resilien, kompetitif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” kata Mas’ud.
Komisaris Utama Bank Jateng, Adnas, menambahkan, penguatan tata kelola, manajemen risiko, inovasi, dan kolaborasi menjadi faktor utama agar BPD tetap relevan sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah.
Forum nasional FKDK BPDSI tersebut menjadi momentum konsolidasi BPD se-Indonesia untuk memperkuat daya tahan dan daya saing, sekaligus memperbesar peran mereka dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.***
