SEMARANG — Setahun kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menunjukkan capaian signifikan di sektor ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi melampaui target, tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun, sementara indeks reformasi birokrasi menembus angka di atas sasaran yang ditetapkan dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD.
Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Provinsi Jawa Tengah, Zulkifli Gayo, menyatakan, transformasi yang dilakukan pasangan Luthfi-Yasin terukur melalui sejumlah indikator makro pembangunan.
“Transformasi sosial dibuktikan dengan tingkat pengangguran terbuka dan angka kemiskinan yang terus menurun. Sementara transformasi tata kelola pemerintahan juga menguat dengan tingginya indeks integritas nasional, otonomi fiskal daerah, indeks demokrasi, dan indeks reformasi birokrasi,” ujar Zulkifli saat menjadi narasumber Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi-Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin sore, 23 Februari 2026. Acara yang dikemas Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,37 persen, melampaui target 4,8 persen. Sejalan dengan itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan hingga 4,66 persen.
Di sektor tata kelola, Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah tercatat 94,06, jauh di atas target awal 91,5. Capaian tersebut dinilai mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam membangun birokrasi yang efektif dan efisien.
Namun demikian, kata Zulkifli, Indeks Integritas Nasional masih menjadi pekerjaan rumah. Dari target 80,97, realisasi saat ini berada di angka 75,38. Meski begitu, Jawa Tengah disebut tetap berada di posisi dua besar secara nasional di tengah tren penurunan yang dialami sejumlah provinsi.
Diungkapkan, pada sektor kesejahteraan, tingkat kemiskinan berada di angka 9,39 persen, masih dalam rentang target pembangunan 9,00-9,66 persen. Sementara itu, Otonomi Fiskal Daerah mencapai 63,01 persen, yang menunjukkan penguatan kemandirian keuangan daerah.
Adapun Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tercatat 85,84 (2024), dan Indeks Modal Manusia berada di angka 0,59 (2024), menunggu rilis data terbaru.
“Setiap proses evaluasi kepemimpinan itu, alat ukurnya indikator-indikator ini. Dulu setiap tahun ada empat sampai lima yang tidak tercapai. Sekarang kita jaga betul agar mayoritas terpenuhi,” kata Zulkifli.
Adapun Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Saleh, menilai secara umum capaian kinerja pemerintahan Luthfi-Yasin memuaskan jika merujuk pada indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Secara indikator, mayoritas target terpenuhi. Tantangan berikutnya memastikan pemerataan capaian pembangunan. Ini akan kami dalami melalui rapat-rapat komisi bersama OPD,” ujar Saleh yang turut menjadi narasumber.
Saleh juga menekankan perlunya penguatan kreativitas birokrasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai strategi peningkatan pendapatan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pajak, melainkan harus dibarengi optimalisasi aset milik pemerintah daerah dan BUMD.
“Kita tidak bisa hanya bertumpu pada pajak. Optimalisasi aset daerah dan BUMD harus dimaksimalkan agar memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah,” tegasnya.
Terkait investasi, lanjutnya, realisasi yang mencapai Rp 88 triliun diharapkan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. Investasi yang inklusif, kata dia, akan memperkuat aktivitas ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Investasi harus berdampak langsung pada masyarakat,” kata Saleh.*
