SALATIGA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jateng kembali menggulirkan penguatan ekonomi umat. Sebanyak 1.750 mustahik (orang yang berhak menerima zakat) produktif di Kota Salatiga menerima bantuan modal usaha tahap II tahun 2025 senilai total Rp 5,25 miliar. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, bantuan tersebut harus menjadi stimulus agar pelaku usaha mikro “naik kelas”, bukan sekadar untuk konsumsi.
Penyaluran bantuan dilakukan secara simbolis di Salatiga, Selasa, 24 Februari 2026. Masing-masing penerima memperoleh Rp 3 juta untuk tambahan modal usaha. Selain mustahik dari Salatiga, bantuan juga diserahkan kepada perwakilan penerima dari Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali.
Ketua Baznas Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Darodji, mengatakan, bantuan tersebut dirancang sebagai pengungkit usaha mikro agar tumbuh dan mandiri.
“Bantuan ini bukan untuk konsumsi, tetapi untuk diputar sebagai modal usaha. Kami juga melakukan pendampingan agar usaha mereka berkembang. Harapannya, dari mustahik bisa menjadi muzaki,” ujarnya.
Pada 2026, Baznas Jateng menargetkan penyaluran modal usaha bagi 3.500 mustahik. Selain itu, tersedia dukungan 1.500 paket bantuan dari Baznas RI.
Tak hanya penguatan ekonomi, Baznas Jateng juga mengalokasikan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 750 unit pada 2026 dengan total anggaran Rp 15 miliar, bekerja sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah.
Secara kumulatif, total bantuan RTLH yang telah disalurkan Baznas mencapai 2.874 unit dengan nilai sekitar Rp 47,015 miliar.
Di bidang pendidikan, Baznas Jateng telah menyalurkan beasiswa kepada 4.434 mahasiswa di 15 perguruan tinggi senilai Rp 15,88 miliar. Selain itu, beasiswa untuk 96.042 siswa SMA/SMK/SLB melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mencapai Rp 31,6 miliar.
Dalam program pemberdayaan ekonomi, Baznas juga menggelar 21 jenis pelatihan kerja dengan total 13.816 peserta.
Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, penurunan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak parsial. Pemerintah, kata dia, bertanggung jawab memastikan masyarakat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
“Modal ini sebagai stimulus. Diputer. Jangan dikonsumsi. Harus naik kelas. Dari mikro jadi kecil, dari kecil jadi menengah. Jangan setelah dibantu malah stagnan,” tegasnya.
Menurut Ahmad Luthfi, di Jawa Tengah terdapat sekitar 4,2 juta pelaku usaha mikro yang perlu didorong agar lebih produktif dan mampu menyerap tenaga kerja.
Ia menambahkan, penanganan kemiskinan harus terintegrasi, mulai dari perbaikan rumah, peningkatan pendapatan, akses kesehatan, hingga pendidikan anak.
“Rumahnya harus layak, kesehatannya dijaga, anaknya harus sekolah. Intervensi kita tidak boleh parsial, harus menyeluruh,” ujarnya.
Berkat kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan Baznas, angka kemiskinan Jawa Tengah disebut turun dari 9,48 persen menjadi 9,39 persen. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat 5,37 persen, di atas rata-rata nasional.
“Kita keroyok kemiskinan dari desa sampai provinsi. Tidak boleh terus berada di kategori miskin atau miskin ekstrem,” kata Ahmad Luthfi.
Salah satu penerima bantuan, Kholidah, pedagang bubur, mengaku bersyukur atas tambahan modal tersebut. Ia berharap usahanya semakin berkembang dan kelak bisa menjadi pemberi manfaat bagi orang lain.
“Alhamdulillah bersyukur banget dengan bantuan dari Baznas. Harapannya usaha lebih maju dan bantuan ini untuk modal,” ujarnya.*
