GROBOGAN – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memimpin langsung rapat koordinasi penanganan darurat banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang merendam wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan. Dalam rapat di Kantor Kecamatan Gubug, Selasa, 17 Februari 2026, Ahmad Luthfi menekankan langkah cepat penanganan warga terdampak sekaligus mendorong solusi jangka panjang melalui normalisasi sungai.
Banjir yang dipicu jebolnya tanggul Sungai Tuntang tidak hanya merendam permukiman dan fasilitas pendidikan, tetapi juga memutus akses jalan utama Grobogan-Kota Semarang. Kondisi tersebut berdampak pada mobilitas warga serta distribusi logistik.
Dalam arahannya, Ahmad Luthfi meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat menangani kebutuhan dasar masyarakat. Distribusi bantuan permakanan dan logistik, penyediaan alat tulis serta perlengkapan sekolah, hingga pendataan petani untuk pengajuan asuransi gagal panen menjadi prioritas jangka pendek.
“Dinas pendidikan mengintervensi 26 SMA yang terendam, termasuk SD dan SMP. Inventarisasi dampak yang diderita warga harus dilakukan, termasuk pemberian trauma healing,” ujarnya.
Selain itu, tenaga kesehatan diterjunkan untuk memastikan layanan medis tetap berjalan di wilayah terdampak. Pemerintah provinsi juga mengerahkan mobil Speling guna menjangkau warga di titik-titik pengungsian maupun lokasi yang sulit diakses.
Terkait infrastruktur, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya percepatan penyambungan kembali akses jalan utama yang terputus. Sambil menunggu pemasangan jembatan armco, ia menginstruksikan jajaran kepolisian setempat menyiapkan dan menyosialisasikan jalur alternatif secara masif, agar pergerakan masyarakat dan distribusi logistik tetap terjaga.
Untuk solusi jangka panjang, Ahmad Luthfi meminta normalisasi Sungai Tuntang segera direalisasikan. Saat meninjau lokasi, ia menghubungi Menteri Pekerjaan Umum yang membawahi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Dalam panggilan telepon tersebut, menteri memberikan jawaban kalau pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran normalisasi pada 2026 dan tinggal menunggu pelaksanaan.
“Semoga dengan normalisasi sungai tidak terjadi banjir lagi,” kata Ahmad Luthfi.
Ia menegaskan, penanganan bencana harus dilakukan secara terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten Demak, serta kementerian terkait. Semua harus fokus pada penanganan membantu warga terdampak. Semua warga terdampak harus didata dan dibantu secara menyeluruh.
“Bencana ini milik bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan saling mengisi sesuai peran masing-masing, baik kementerian, provinsi, maupun kabupaten, untuk mengatasi permasalahan banjir ini,” tegasnya.***
