SEMARANG– Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta para peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVIII untuk tidak sekadar pulang membawa sertifikat. Mereka dipacu melahirkan terobosan yang mampu mentransformasi birokrasi, mempercepat pelayanan publik, dan menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat di daerah masing-masing.
Pesan tersebut disampaikan Luthfi saat membuka PKN Tingkat II Angkatan XXVIII di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, keberhasilan pelatihan kepemimpinan tidak diukur dari kelulusan peserta, melainkan dari perubahan yang mampu mereka ciptakan setelah kembali ke instansi masing-masing.
“Harapannya nanti setelah adanya PKN, dia pulang ke provinsi atau daerahnya bisa merubah daripada birokrasinya, atau mempunyai terobosan ide-ide kreatif, sehingga mereka akan lebih maju,” kata Luthfi, yang menggawangi Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin.
Ia menegaskan, tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Tekanan fiskal, dinamika geopolitik global, hingga tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi mengharuskan setiap pemimpin mampu berpikir adaptif dan berani melakukan inovasi.
Karena itu, kata Luthfi, kepemimpinan bukan sekadar menguasai teori, tetapi kemampuan mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan, dan memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Banyak teori kepemimpinan di tempat kita, tetapi bagaimana kita bisa mendengar, melihat, dan bekerja. Jadi yang paling efektif,” ujarnya.
Luthfi juga mengingatkan bahwa persoalan pemerintahan tidak bisa diselesaikan secara parsial ataupun mengandalkan satu orang. Kunci keberhasilan pembangunan adalah kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintahan.
“Mengatasi suatu problem juga tidak bisa sendiri-sendiri. Kita mengatasi problem tidak bisa one man show, parsial, kasus per kasus, tetapi harus kolaboratif secara bersama-sama,” tegasnya.
Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu membangun super team, bukan menjadi superman yang merasa bisa menyelesaikan seluruh persoalan sendirian. Sinergi perlu dibangun mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa.
Sebagai contoh, Luthfi menyinggung keberhasilan Jawa Tengah mempertahankan posisi sebagai lumbung pangan nasional. Pada 2025, produksi gabah provinsi ini mencapai sekitar 9,5 juta ton atau berkontribusi hampir 15,6 persen terhadap produksi nasional. Capaian tersebut, katanya, merupakan hasil kerja bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan organisasi perangkat daerah, bukan keberhasilan satu institusi semata.
Model kolaborasi serupa, lanjutnya, perlu diterapkan dalam pengembangan sektor pariwisata, ekonomi hijau, hingga penyelesaian berbagai persoalan pembangunan lainnya.
Berdasarkan data BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, PKN Tingkat II Angkatan XXVIII diikuti 51 peserta yang berasal dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota dari berbagai wilayah Indonesia. Keberagaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat jejaring, bertukar pengalaman, dan membangun praktik-praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Erawati, menekankan bahwa pemimpin birokrasi masa depan harus memiliki tiga kompetensi utama, yakni kepemimpinan adaptif, berorientasi pada dampak, dan mampu membangun kolaborasi.
Menurutnya, masyarakat tidak lagi menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi.
“Masyarakat sering kali tidak menanyakan berapa banyak programnya. Masyarakat hanya menginginkan masalahnya selesai. Mereka menginginkan kehadiran negara yang benar-benar memiliki dampak atau makna bagi masyarakat,” kata Erna.
PKN Tingkat II Angkatan XXVIII dibuka dengan dihadiri Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ayodhia G.L. Kalake, Sekretaris BPSDM Kementerian Dalam Negeri Afrijal Dahrin DJ, jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.***
