SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mendorong penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah agar mampu menghasilkan pengadaan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berjalan secara efisien dan efektif.
Untuk mendukung hal tersebut, ia meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus menyempurnakan sistem pengadaan elektronik agar mampu menjawab berbagai dinamika di lapangan.
“Tata kelola pengadaan barang dan jasa kita sudah ada lembaga yang membuat kebijakan yaitu di LKPP, dan tentu saja apa yang dihasilkan dari LKPP harus menjadi pedoman kita semua,” kata Sumarno, usai mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, menjadi keynote speaker pada kegiatan Optimalisasi Tata Kelola dan Layanan LPSE Lingkup Provinsi Jawa Tengah, di Gedung B Kantor Gubernur Jawa Tengah Jl Pahlawan Semarang, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Sumarno, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berbicara mengenai proses lelang. Tetapi juga harus mampu menghasilkan barang maupun pekerjaan yang benar-benar dibutuhkan perangkat daerah dengan kualitas yang baik. Selain kualitas hasil pengadaan, kualitas tata kelola juga menjadi aspek yang tidak kalah penting.
“Kualitas ini adalah tentu saja kita bicara masalah kualitas satu, kualitas terhadap barang atau produk yang akan dibeli, akan dibayar oleh pemerintah. Yang kedua adalah kualitas terkait dengan pelaksanaan, terkait dengan tata kelolanya sekalian,” ujarnya.
Ia mengatakan, perkembangan situasi menuntut sistem pengadaan terus disempurnakan. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala di lapangan sebagai masukan bagi LKPP dalam menyusun regulasi maupun pengembangan sistem LPSE.
Salah satu masukan yang disampaikan, lanjut Sumarno, adalah perlunya sistem yang dapat memberikan informasi mengenai penyedia yang sedang mengikuti penawaran di berbagai daerah.
Menurutnya, informasi tersebut akan membantu pemerintah melakukan klarifikasi terhadap kemampuan penyedia sebelum penetapan pemenang. Sehingga pekerjaan yang telah dikontrakkan benar-benar dapat diselesaikan sesuai target.
“Bisa enggak kita di teman-teman ini bisa mengintip lah ini sekarang sedang nawar di mana saja,” katanya.
Selain itu, Sumarno juga mengusulkan penyempurnaan regulasi terkait pengadaan melalui marketplace. Menurutnya, mekanisme tersebut sebenarnya lebih transparan karena harga barang dapat dilihat dan dibandingkan secara terbuka. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terkendala mekanisme perpajakan yang berlaku bagi bendahara pemerintah.
Ia berharap berbagai masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi bahan penyempurnaan regulasi maupun sistem pengadaan elektronik. Sehingga tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin baik dan mampu meminimalkan risiko dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Plt. Direktur Sistem Pengadaan Digital LKPP, Sugianto, mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan menyampaikan rencana pembaruan tata kelola dan layanan LPSE yang saat ini sedang disiapkan melalui revisi Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021. Kegiatan itu juga menjadi forum untuk menghimpun masukan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota terkait pengembangan layanan LPSE.
Menurut Sugianto, hingga 21 Juli 2026, tercatat 7.494 tiket layanan LPSE dari Jawa Tengah. Sebanyak 6.825 tiket atau sekitar 91 persen telah selesai ditangani. Selain itu, seluruh LPSE di 36 pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Tengah telah memiliki petugas user support level 0. Sedangkan 32 LPSE telah memenuhi standar penyelenggaraan LPSE.***
