SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat penguatan peran desa sebagai penggerak utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tidak hanya menjadi pemasok bahan pangan, desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) didorong mengelola rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Bahkan jika memungkinkan termasuk mengoperasikan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tentunya dengan persyaratan dan standar operasional prosedur yang ada. Tujuannya agar manfaat ekonomi program nasional itu benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat menghadiri kegiatan Dukungan Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang diprakarsai DPP PAPDESI di Koperasi Desa Merah Putih Bergas Kidul, Kabupaten Semarang, Sabtu (27/6/2026).
Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPP PAPDESI dengan sejumlah kementerian dan lembaga, untuk memperkuat kolaborasi antara BUMDes, KDMP, dan SPPG dalam mendukung pelaksanaan Program MBG.
Menurut Ahmad Luthfi, BUMDes dan KDMP memiliki posisi strategis dalam membangun ekosistem rantai pasok pangan. Mulai dari menghimpun hasil produksi petani, peternak, dan nelayan, menjamin kualitas bahan pangan, hingga mendistribusikannya ke dapur-dapur SPPG.
“Saya sangat mendukung MoU yang diaksanakan. Tetapi kami minta jangan hanya sebatas MoU. Kita harus ikut cek, recheck, dan final check, sehingga program ini benar-benar membumi di masyarakat,” kata Luthfi yang duet Wagub Taj Yasin.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng ingin BUMDes tidak berhenti sebagai pemasok bahan pangan. Ke depan, BUMDes didorong mampu mengelola SPPG sehingga rantai pasok Program MBG sepenuhnya berada di tangan desa. Hal itu akan memberikan nilai tambah bagi perekonomian lokal.
Untuk mendukung operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan, dapur SPPG juga diarahkan memanfaatkan energi yang lebih ramah lingkungan, salah satunya Compressed Natural Gas (CNG).
Berdasarkan data Pemprov Jawa Tengah, penerima manfaat Program MBG di provinsi tersebut mencapai lebih dari 9 juta orang yang akan dilayani oleh 4.382 SPPG.
Sementara itu, keberadaan lebih dari 8.500 KDMP dinilai menjadi modal kelembagaan yang kuat untuk menopang keberhasilan program tersebut. Luthfi menambahkan, pemerintah provinsi terus memitigasi berbagai masukan dan keluhan masyarakat terkait pelaksanaan MBG.
Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan gizi, tetapi juga sejauh mana mampu menggerakkan ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
“Public complaint terkait MBG terus kita mitigasi bersama-sama. Artinya, kearifan lokal dan produk unggulan desa menjadi prioritas utama untuk diserap, sehingga potensi desa bisa diberdayakan,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan, SPPG wajib memanfaatkan bahan pangan yang tersedia di desa melalui Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, maupun unit usaha desa lainnya.
“SPPG wajib membeli bahan pangan dari Koperasi Desa Merah Putih, BUMDes, koperasi desa, atau usaha desa lainnya. Tidak boleh mengambil dari tempat lain jika potensi di desa tersedia,” tegasnya.
Ketua DPP PAPDESI, Wargiyati, berharap sinergi antara Koperasi Desa, BUMDes, dan SPPG mampu mempercepat perputaran ekonomi desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Koperasi Desa dan BUMDes dapat bersinergi sebagai pemasok bahan pangan dari potensi desa masing-masing untuk mendukung Program MBG. Dengan begitu, perekonomian desa berputar dan kesejahteraan masyarakat ikut meningkat,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Anggota DPR RI Mohammad Hatta, Staf Khusus Presiden Bidang Buruh Said Iqbal.
Nampak pula Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Iqbal Shoffan Shoffwan, Bupati Semarang Ngesti Nugraha, serta jajaran Forkopimda Jawa Tengah dan Kabupaten Semarang.***
