SEMARANG – Jawa Tengah mencatat sejarah sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan pendidikan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan di sekolah. Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan pada Jumat (5/6/2026) itu, akan menjangkau sekitar 6,38 juta siswa dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB di seluruh Jawa Tengah.
Peluncuran program di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, dihadiri Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta perwakilan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan, program tersebut menjadi langkah strategis untuk mengenalkan kembali nilai dan praktik koperasi kepada generasi muda sejak usia sekolah. Menurutnya, koperasi merupakan amanat konstitusi sekaligus pilar penting perekonomian nasional yang perlu dipahami sejak dini.
“Koperasi merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33. Program ini juga selaras dengan kebijakan pemerintah terkait Koperasi Merah Putih,” kata Ahmad Luthfi, yang memimpin Jateng duet Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).
Ia menegaskan, pendidikan koperasi tidak akan menambah beban belajar siswa karena materi perkoperasian diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada.
“Program ini tidak mengubah dan tidak menambah mata pelajaran di sekolah. Materi koperasi disisipkan atau diinsersikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada,” ujarnya.
Menurut Luthfi, Jawa Tengah juga telah menyiapkan modul pembelajaran serta memberikan pembekalan kepada kepala sekolah, pengawas, dan guru untuk mendukung implementasi program tersebut.
“Jawa Tengah menjadi provinsi pertama yang menginisiasi materi dan modul koperasi untuk pembelajaran anak-anak di sekolah. Modulnya sudah ada, para kepala sekolah, pengawas, dan guru juga sudah diberi pembekalan. Tinggal pelaksanaannya,” katanya.
Dalam implementasinya, materi perkoperasian disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/MI, siswa diperkenalkan pada nilai dasar koperasi dan semangat gotong royong. Di jenjang SMP/MTs, pembelajaran mencakup organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi.
Sementara pada tingkat SMA/SMK/MA, siswa mulai dikenalkan pada praktik koperasi dan kewirausahaan. Adapun penerapan di SLB akan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dinilai telah membuka babak baru dalam pendidikan perkoperasian nasional.
“Saya mengucapkan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Bapak Gubernur Jawa Tengah, yang hari ini telah melahirkan sejarah,” ujarnya.
Ferry menilai, pendidikan koperasi penting untuk menghidupkan kembali pemahaman generasi muda mengenai ekonomi Pancasila dan nilai-nilai kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.
“Jawa Tengah adalah provinsi pertama yang membuat insersi kurikulum tentang perkoperasian. Kami berharap provinsi-provinsi lain bisa melakukan hal yang sama,” katanya.
Menurut Ferry, koperasi tidak boleh dipahami sebatas lembaga simpan pinjam, tetapi harus kembali ditempatkan sebagai badan usaha yang berlandaskan gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan.
“Koperasi bisa menjadi alternatif penyediaan lapangan pekerjaan bagi milenial, Gen Z, generasi muda, hingga generasi Alpha yang saat ini masih berada di bangku sekolah,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah, Toni Toharudin. Ia menilai pendidikan perkoperasian bukan hanya mengajarkan aspek ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter peserta didik.
“Pendidikan perkoperasian adalah proses menanamkan nilai kebersamaan, tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, serta semangat membangun kesejahteraan bersama,” katanya.
Menurut Toni, pendekatan insersi yang diterapkan Jawa Tengah memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kehidupan nyata tanpa menambah beban kurikulum.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai pendidikan perkoperasian sejalan dengan nilai-nilai keagamaan, terutama semangat tolong-menolong, kepedulian sosial, dan kemandirian.
“Kementerian Agama bersama seluruh lembaga pendidikannya siap mendukung gagasan cerdas yang dimunculkan oleh Gubernur Jawa Tengah,” kata Nasaruddin.
Ia menambahkan, koperasi juga dapat dikembangkan melalui berbagai lembaga keagamaan, seperti masjid, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan keagamaan, hingga rumah ibadah.
Program Insersi Pendidikan Perkoperasian diharapkan menjadi investasi jangka panjang dalam membangun generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa gotong royong, kemandirian ekonomi, serta kemampuan berwirausaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.***
