BOYOLALI – Jawa Tengah mencatat capaian tertinggi nasional dalam pembangunan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga 16 Mei 2026, sebanyak 2.769 gedung koperasi telah selesai dibangun dan 6.271 KDKMP atau sekitar 73 persen sudah beroperasi di berbagai desa dan kelurahan.
Capaian itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti peresmian 1.061 KDKMP oleh Presiden Prabowo Subianto yang dipusatkan di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Gubernur Luthfi mengikuti acara secara daring dari KDKMP Kragilan, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
“Yang sudah terbangun di Jawa Tengah 2.769 koperasi dan akan terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan. Sementara yang sudah operasional ada 6.271 koperasi,” kata Luthfi, yang memimpin Jawa Tengah bersama Wagub Taj Yasin.
Dari total 1.061 KDKMP yang diresmikan Presiden Prabowo, sebanyak 531 unit berada di Jawa Tengah dan 530 lainnya di Jawa Timur. Ratusan gedung koperasi di Jateng itu merupakan hasil percepatan pembangunan melalui kolaborasi dengan Kodam IV/Diponegoro.
Pembangunan tersebut tersebar di wilayah Korem 071/Wijayakusuma sebanyak 41 titik, Korem 072/Pamungkas 103 titik, Korem 073/Makutarama 55 titik, dan Korem 074/Warastratama 332 titik.
Berdasarkan data SIMKOPDES, Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pembangunan gedung KDKMP terbanyak yakni 186 gedung. Disusul Kabupaten Boyolali sebanyak 180 gedung dan Kabupaten Klaten 174 gedung.
Luthfi menjelaskan, tingginya angka operasional KDKMP di Jawa Tengah karena koperasi tidak harus menunggu gedung selesai sepenuhnya untuk mulai berjalan. Operasional disesuaikan dengan kesiapan dan potensi wilayah masing-masing.
Menurutnya, sejumlah KDKMP sudah mulai berjalan meski baru memiliki satu hingga tiga gerai layanan. Beberapa desa bahkan telah memiliki layanan pembayaran listrik, air, dan transaksi lainnya yang menjadi embrio layanan keuangan koperasi.
“Daerah nelayan dan pegunungan tentu punya kebutuhan berbeda. Karena itu pembangunan dan pengembangannya disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah,” ujarnya.
Ia menegaskan, konsep KDKMP merupakan bentuk ekonomi kerakyatan berbasis desa yang mengedepankan potensi dan kearifan lokal sebagai produk unggulan.
“Ini perintah Presiden. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menjadi kekuatan utama desa,” tegasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut operasionalisasi 1.061 KDKMP menjadi tonggak penting pembangunan ekonomi desa nasional. Menurutnya, koperasi yang diresmikan telah memiliki infrastruktur dan sistem pendukung lengkap, mulai dari gedung, gudang, logistik, hingga armada operasional.
“Dalam tujuh bulan sejak November 2025 kita bangun dan operasionalkan 1.061 koperasi. Bahkan laporan yang masuk, secara fisik sudah ada 9.000 yang siap,” kata Prabowo.
Ia menargetkan pada Agustus 2026 pemerintah dapat meresmikan hingga 30 ribu koperasi di seluruh Indonesia.
“Koperasi harus kuat, UMKM harus kuat. Dengan itu ekonomi desa akan tumbuh mandiri dan Indonesia akan semakin kuat,” tandasnya.***
