Semarang – Pemerintah mengambil kebijakan baru mengenai penyaluran LPG 3 KG atau yang lebih dikenal dengan gas melon. Per 1 Februari nanti, LPG 3 KG hanya disalurkan melalui pangkalan, sehingga sudah tidak ada lagi pengecer.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno berharap, kebijakan baru tersebut akan mengatasi 3 persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, yakni, kelangkaan, perbedaan harga dan ketepatan sasaran.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri dan membuka Sosialisasi Kebijakan Penyaluran LPG 3 KG di Kantor Disperindag Jateng, Kamis (30/2/2025).
Sosialisasi yang digelar secara luring dan daring itu, diikuti oleh jajaran dinas terkait dari pemerintah kabupaten/kota, serta kepala desa dan lurah se-Jawa Tengah. Executive GM Pertamina Patra Niaga, Ariwibawa juga hadir sebagai narasumber.
Sumarno mengatakan, kebijakan penyaluran gas melon melalui pangkalan ini, bertujuan melindungi masyarakat. Salah satunya terkait disparitas harga yang tinggi di tingkat pengecer.
“Sebenarnya kalau produk subsidi, harusnya harganya sama. Dengan konsep tidak ada pengecer ini, tentu saja supaya harganya bisa terkendali sesuai yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya.
Tujuan berikutnya, lanjut Sumarno, agar sasaran penggunaan LPG 3 KG ini tepat, yakni ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
“Siapa yang berhak memperoleh, itulah yang memperoleh. Jadi jangan sampai masyarakat yang tidak berhak mendapat subsidi, justru memanfaatkan lebih banyak,” katanya.
Sumarno berharap, dengan harga yang sesuai ketetapan pemerintah dan penyaluran yang tepat sasaran, dapat mengurangi terjadinya kelangkaan.
“Harapannya ke depan, masyarakat yang membutuhkan tidak ada istilah kelangkaan. Karena yang berhak memang mereka,” tandasnya.
Sumarno berpesan kepada para kepala desa dan lurah yang turut serta dalam acara tersebut, agar menginformasikan kebijakan penyaluran LPG 3 KG yang baru ini, kepada warganya.
“Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik, karena yang menjadi sasaran lebih banyak di desa, karena pemanfaatan LPG 3 KG banyak di desa-desa.
Sementara itu, Pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Sakina Rosellasari menuturkan, acara ini diikuti total 695 peserta, baik daring maupun luring.
“Diharapkan perubahan ini tidak menimbulkan panic buying dan masalah di daerah,” ucapnya.
Terpisah, Taufiq Kurniawan, Area Manager Communication, Relations, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah mengatakan, secara prinsip Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM maupun pemerintah daerah, dalam hal ini Provinsi Jawa Tengah terkait distribusi LPG 3 kg. Masyarakat dihimbau untuk membeli langsung di Pangkalan resmi.
“Bagi masyarakat, pembelian di Pangkalan resmi LPG 3 kg tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer, karena harga yang di jual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah,” tutur Taufiq.
Sementara, pendistribusian LPG 3KG di Jawa Tengah didukung 757 agen dan 55.715 pangkalan yang tersebar di 8.564 desa. Artinya rata-rata setiap desa terdapat 6 pangkalan.***
